BULETIN AL-ISLAM EDISI 364

Koran Jawapos hari ini (5/7/2007) telah melansir pernyataan Ketua Sub Komisi Asia Pasifik Konggres AS, Eni Valeo Mavaega ketika berkunjung ke Jakarta. Dia menyatakan, “Memang benar, saya telah mengatakan, kalau Pemerintah Indonesia tidak bisa memperlakukan Papua dengan baik, berikan saja kemerdekaan. Saya tidak mengingkarinya.”

Pada hari yang sama, stasiun Metro TV menyiarkan bahwa tuntutan merdeka di Papua semakin meningkat, setelah munculnya bendera Bintang Kejora—Bendera OPM (Organisasi Papua Merdeka)—dalam Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua. Para peserta kongres pun meneriakkan “Merdeka!” pada tanggal (4/7/20007).

Sebelumnya, Utusan Khusus Sekjen PBB, Hina Jillani secara provokatif menyatakan, “Di Papua telah terjadi pelanggaran HAM.” Itu dia katakan setelah dia berkunjung ke Papua dan Aceh pada tanggal 15 Juni 2007. Itu semua setelah 17 Jenderal AS berkunjung ke wilayah Aceh pada bulan Mei 2007 yang lalu.

Tentu, bukan sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba jika Bendera RMS muncul di depan Presiden SBY saat merayakan Peringatan Hari Keluarga Nasional (HAGANAS) di Maluku (29/6/2007). Sebab, semuanya tadi bukan merupakan insiden yang terpisah dengan yang lain, melainkan mempunyai hubungan dengan berbagai peristiwa sebelumnya yang terjadi secara berantai. Memang benar, semua peristiwa tersebut menunjukkan satu hal, bahwa ada strategi imperialisme untuk memecah-belah negeri ini yang dilakukan oleh AS dan sekutunya, seperti Autralia, Singapura dan Filipina. Strategi ini dijalankan oleh AS dengan mengeksploitasi sentimen Kristen di wilayah-wilayah tersebut, khususnya di Papua dan Maluku. Strategi yang sama sebelumnya telah digunakan dalam melepaskan Timor Timur tahun 1999 M. Peranan Uskup Bello di sana (ketika itu) sangat masyhur dan tidak dapat dinafikan oleh siapapun.

Inilah strategi yang telah dibuat oleh Amerika, karena Amerika cemas terhadap perkembangan Islam yang mengalami peningkatan di negeri ini, setelah penduduknya yang Muslim kembali pada keislaman mereka, serta setelah munculnya keinginan kuat mereka untuk hidup dalam naungan syariah agama mereka. Salah seorang intelektual, Dr. Jalaluddin Rahmat, telah menjelaskan (4/7/2007) hal itu dengan statemennya, “Kerinduan pada syariah Islam saat ini telah menjadi komoditas bagi partai-partai politik dalam pemilihan kepala daerah.”

Begitulah, perkembangan Islam yang mengalami peningkatan di negeri ini merupakan fakta yang membuat Amerika dan sekutunya pusing kepala. Mereka merasakan adanya ancaman serius yang tercermin pada Islam dan kebangkitan Islam. Mereka pun menekan para kompradornya untuk melawan Islam politik transnasional. Sesungguhnya masalah Indonesia yang—merupakan negeri Muslim ini—bagi Amerika dan sekutunya adalah masalah internasional yang sangat kritis. Sebab, Indonesia bersama-sama dengan Malaysia akan bisa menjadi front perlawanan di kawasan tersebut, yang tidak kalah dengan kekuatan besar yang berpengaruh di sana; tentu kalau keduanya menjadikan Islam sebagai ideologi dan sistem kehidupannya.

Karena itu, Amerikalah yang berada di balik pembuatan berbagai rencana untuk memecah-belah Indonesia agar bisa melemahkannya, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Amerikalah yang menciptakan konflik di tengah angkatan bersenjata, antara TNI dan Polri, dan menjadikan keduanya di bawah dua kepemimpinan yang terpisah pada tahun 1998 M, kemudian memprovokasi keduanya dengan sejumlah isu. Dengan cara tersebut, kekuatan pertahanan dan keamanan di dalam negeri pun menjadi lemah. Kedua, Amerika telah mengembargo TNI untuk membeli persenjataan dari Amerika setelah terjadinya konflik berdarah di Timor Timur tahun 1999 M. Ketiga, Amerika telah mendiktekan UU Otonomi Daerah nomer 22 tahun 1999 M. Dengan undang-undang tersebut, daerah-daerah diberi kewenangan luas, termasuk mengatur urusan keuangan, kekayaan alamnya, dan masuknya investasi asing secara langsung. Pada saat yang sama, kewenangan pemerintah pusat menjadi terbatas. Keempat, Amerika memprovokasi perang saudara dengan mengeksploitasi sentimen suku dan agama, sebagaimana yang terjadi di Papua, Ambon-Maluku dan Poso–Sulawesi Tengah. Kelima, Amerika menyibukkan negeri tersebut dengan isu terorisme, sebagai isu vital (qâdhiyyah mashîriyyah), agar bisa memalingkan pikiran rakyat dari berbagai isu sparatisme yang sangat berbahaya, yang digerakkan oleh Amerika dan sekutunya di negeri ini. Padahal sparatisme tersebut telah dan sedang terjadi di depan mata dan pendengaran para penguasa, tetapi mereka seolah menutup mata terhadapnya. Keenam, Amerika membuat berbagai penghalang untuk menghalangi Islam tersebar-luas dan dipeluk sebagai akidah dan syariah, setelah melihat rakyat menginginkan Islam sebagai dasar persatuan mereka. Karena itulah, mereka mulai menakut-nakuti rakyat dengan Islam politik dan gerakan Islam transnasional, kemudian mengintimidasi mereka. Ketujuh, intervensi militer di negeri tersebut dengan menggunakan kedok latihan militer bersama dengan Singapura.

Wahai kaum Muslim:

Inilah strategi Amerika dan sekutunya. Ini merupakan strategi yang busuk dengan tujuan memecah-belah negeri Anda. Apakah Anda sekalian akan membiarkannya sehingga negeri Anda menjadi negeri-negeri kecil yang tercabik-cabik, yang tak kuasa menghadapi musuh Anda? Sesungguhnya pernyataan dan tindakan mereka, wahai kaum Muslim, adalah bukti kebusukan mereka, dan makar mereka terhadap Islam dan kaum Muslim. Apakah Anda sekalian menyadari hal ini, dan benar-benar mengetahui ancaman yang sedang mengintai negeri Anda? Sesungguhnya kejahatan mereka memecah-belah Timor Timur tahun 1999 M akan terulang kembali jika Anda tidak bersikap tegas dan keras menghadapi rancangan jahat Amerika tersebut.

Ketahuilah, wahai kaum Muslim, bahwa kebencian yang disembunyikan oleh Amerika kepada Anda sekalian jauh lebih besar daripada apa yang diperlihatkan. Mahabenar Allah SWT yang berfirman:

﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [سورة آل عمران]

Benar-benar telah tampak kebencian dari mulut-mulur mereka, sementara apa yang disembunyikan oleh dada mereka jauh lebih besar lagi. Kami benar-benar telah menjelaskan tanda-tanda kepada kalian jika saja kalian mau berpikir.” (QS Ali Imran [3]: 118).

Wahai kaum Muslim:

Lepasnya Timor Timur dari negeri Anda seharusnya Anda jadikan pelajaran. Berhati-hatilah Anda sekalian agar tidak dipatuk ular kembali dengan cara yang sama, sehingga daerah-daerah lain akan lepas, sebagaimana lepasnya Timor Timur. Camkanlah sabda Nabi saw.:

(لاَ يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ) [متفق عليه]

Seorang Mukmin hendaknya tidak dipatuk ular pada lubang yang sama dua kali. (HR Muttafaq ‘alaih)

Apalagi strategi Amerika untuk memecah-belah negeri ini sungguh sangat jelas bagi siapa saja yang masih mempunyai hati, atau yang menggunakan pendengarannya, sedangkan dia menyaksikannya.

Wahai kaum Muslim:

Diamnya Anda sekalian, tanpa mau bergerak sedikit pun dalam menghadapi strategi Amerika yang bertujuan memecah-belah negeri Anda, adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin. Sesungguhnya berdiam diri dengan tidak berusaha menolak konspirasi kaum kafir terhadap agama, darah, kemuliaan dan harta Anda adalah kehinaan dan kenistaan, yang tidak pernah diterima oleh seorang Muslim yang masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Seorang Muslim tidak rela negerinya dipecah-belah, bahkan dia sanggup menggadaikan nyawanya dan mengalahkan kesenangannya dalam berperang di jalan Allah. Demikianlah, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

(مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) [رواه الترمذي].

Siapa saja yang terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela agamanya maka dia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela darahnya maka dia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela keluarganya maka dia pun mati syahid. (HR at-Tirmidzi).

20 Jumadil Akhir 1428 H
5 Juli 2007

Hizbut Tahrir Indonesia

KOMENTAR AL-ISLAM:

Bush Serukan Konferensi Perdamaian Timur Tengah (Republika.co.id, 17/6/07).

Jangan pernah percaya “nyanyian” Bush. Perdamaian di Timur Tengah adalah mustahil selama biang kekacauan di sana, AS (penjajah Irak dan Afganistan) dan Israel (penjajah Palestina) tetap bercokol.

BULETIN AL-ISLAM EDISI 363

Pada minggu-minggu terakhir ini ramai dibicarakan mengenai makin mahalnya biaya pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Meski nanti lulus SPMB, calon mahasiswa baru harus menghadapi persoalan berikutnya: kewajiban membayar biaya pendidikan yang sangat mahal. Menurut Antara News (04/07/07), di Universitas Indonesia, uang pangkalnya saja besarnya mencapai Rp 25 juta untuk fakultas-fakultas eksakta. Di PTN lain yang saat ini berstatus BHMN seperti IPB, ITB, Unpad, UGM, Unair, dan sebagainya juga menetapkan tarif uang pangkal yang tidak berbeda jauh dengan UI. Selain uang pangkal mereka juga diharuskan membayar berbagai komponen dana yang beragam di tiap jurusan dan fakultas. Semakin tinggi peminatnya, suatu jurusan atau fakultas akan menetapkan tarif yang tinggi pula. Beberapa jurusan atau fakultas di BHMN tersebut ada yang harus membayar total Rp 45 hingga Rp 120 juta.

Akibat makin mahalnya biaya pendidikan di Perguruan Tinggi (PT), kejadian seperti pada tahun sebelumnya kemungkinan berulang, yaitu adanya beberapa peserta yang dinyatakan lulus SPMB, namun kemudian mengundurkan diri karena tidak mampu menanggung biaya pendidikannya.

Akar Masalah: Hilangnya Peran Negara

Mahalnya biaya pendidikan di jenjang Perguruan Tinggi (PT) memang telah sengaja dicanangkan. Hal ini bisa dilihat dari Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). DPR sudah memasukkan RUU BHP menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2007 (Media Indonesia, 27/01/07).

Jika dicermati, RUU tersebut mengarah pada upaya liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan nasional. Pemerintah secara bertahap berupaya meminimalkan tanggung jawabnya dalam pembiayaan pendidikan melalui APBN. Sejak tahun 2000 Pemerintah telah menggulirkan konsep BHMN yang sudah dijalankan oleh tujuh PTN (UI, UGM, ITB, IPB, USU, UPI dan Unair). Dalam BHMN, Pemerintah masih bertanggung jawab walaupun BHMN diberi otonomi sendiri. Namun, ketika BHMN berpindah status menjadi BHP, maka Pemerintah otomatis menyerahkan tanggung jawab pengelolaan universitas sepenuhnya kepada pihak pengelola pendidikan dan masyarakat, termasuk pembiayaannya. Padahal, dengan status BHMN saja, PTN rata-rata menaikkan beban biaya pendidikan yang sangat tinggi bagi para mahasiswanya, apalagi nanti kalau RUU BHP jadi diputuskan oleh DPR menjadi undang-undang.

Mengapa Pemerintah meminimalkan perannya—bahkan cenderung melepaskan tanggung jawabnya—dalam pembiayaan pendidikan? Pertama: karena Pemerintah menggunakan paradigma Kapitalisme dalam mengurusi kepentingan dan kebutuhan rakyatnya, termasuk pendidikan. Ideologi Kapitalisme memandang bahwa pengurusan rakyat oleh Pemerintah berbasis pada sistem pasar (market based system). Artinya, Pemerintah hanya menjamin berjalannya sistem pasar itu, bukan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dalam pendidikan, Pemerintah hanya menjamin ketersediaan sekolah/PT bagi masyarakat; tidak peduli apakah biaya pendidikannya terjangkau atau tidak oleh masyarakat. Pemerintah akan memberikan izin kepada siapapun untuk mendirikan sekolah/PT termasuk para investor asing. Anggota masyarakat yang mampu dapat memilih sekolah berkualitas dengan biaya mahal. Yang kurang mampu bisa memilih sekolah yang lebih murah dengan kualitas yang lebih rendah. Yang tidak mampu dipersilakan untuk tidak bersekolah.

Kedua: Dana APBN tidak mencukupi untuk pembiayaan pelayanan pendidikan. Pasalnya, sebagian besar pos pengeluaran dalam APBN adalah untuk membayar utang dan bunganya. Dalam APBN 2007, misalnya, anggaran untuk sektor pendidikan hanya sebesar Rp 90,10 triliun atau 11,8 persen dari total nilai anggaran Rp 763,6 triliun. (Tempointeraktif.com, 8/1/2007). Sebaliknya, untuk membayar utang pokok dan bunga utang mencapai 30 persen lebih dari total APBN. Kenyataan ini antara lain karena negara-negara pemberi utang mendorong negara-negara pengutang seperti Indonesia meminimalkan perannya dalam menyediakan pelayanan publik yang membutuhkan dana besar, seperti pendidikan. Pencabutan pembiayaan di sektor pelayanan publik termasuk pendidikan ini untuk memudahkan negara-negara pengutang membayar utangnya dengan lancar. Pengurangan subsidi ini telah menjadi syarat pemberian utang oleh Bank Dunia dengan skema SAP (Structural Adjustment Project). Pada saat yang sama, kekayaan alam di negeri ini—yang seharusnya menjadi sumber utama pemasukan negara—justru ’dipersembahkan’ kepada penjajah asing seperti ExxonMobil, Freeport, Unocal, Caltex, Shell, dan sebagainya.

Dampak Hilangnya Peran Pemerintah dalam Pendidikan

Agenda utama ekonomi Kapitalisme global adalah menguasai (baca: menjajah) negara-negara Dunia Ketiga yang notabene adalah negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia. Hilangnya peran negara dalam pendidikan ini tidak terlepas dari agenda Kapitalisme global. Dampak buruknya antara lain adalah: Pertama, terjadinya ’lingkaran setan’ kemiskinan. Tidak terjangkaunya biaya pendidikan akan menyebabkan banyaknya generasi umat yang tidak gagal mengembangkan potensi dirinya sehingga mereka tetap dalam kondisi miskin dan bodoh. Selain itu, masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial-ekonomi. Pendidikan berkualitas hanya bisa dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas. Mereka dengan pendapatan menengah ke bawah akan putus sekolah di tingkat SD, SMP, atau paling tinggi SMU. Padahal sekolah dapat menjadi pintu perbaikan kompetensi masyarakat agar mereka mampu merancang perbaikan taraf hidupnya.

Kedua, langgengnya penjajahan Kapitalisme di Indonesia. Sebagaimana diketahui, kunci utama untuk keluar dari penjajahan dan menuju kebangkitan adalah peningkatan taraf berpikir umat. Pendidikan merupakan unsur penting dalam peningkatan taraf berpikir umat tersebut. Sumberdaya alam (SDA) yang melimpah di suatu negara menjadi tidak berfungsi optimal manakala tidak didukung dengan SDM yang terdidik. Kondisi SDA Indonesia saat ini mulai menciut. Jika ditambah dengan SDM yang tidak terdidik maka nasib Indonesia akan semakin tenggelam dalam cengkeraman negara-negara kapitalis dalam rentang waktu yang sangat panjang.

Pendidikan Wajib Murah

Dalam Islam, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah) peserta didik serta membekalinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan. Pendidikan dalam Islam merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi sebagaimana kebutuhan makan, minum, pakaian, rumah, kesehatan, dan sebagainya. Program wajib belajar berlaku atas seluruh rakyat pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menjamin pendidikan bagi seluruh warga dengan murah/gratis. Negara juga harus memberikan kesempatan kepada warganya untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara murah/gratis dengan fasilitas sebaik mungkin (An Nabhani, Ad-Dawlah al-Islâmiyyah, hlm. 283-284).

Konsep pendidikan murah/gratis ini telah diterapkan oleh Khilafah Islam selama kurang lebih 1400 tahun, yaitu sejak Daulah didirikan di Madinah oleh Rasulullah saw. hingga Khilafah Ustmaniyah di Turki diruntuhkan oleh imperialis kafir pada tahun 1924 M. Selama kurun itu pendidikan Islam telah mampu mencetak SDM unggul yang bertaraf internasional dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah Imam Malik bin Anas (w. 798), Imam Syafii (w. 820), Imam Ahmad bin Hanbal (w. 855), dan Imam Bukhari (w. 870) sebagai ahli al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah; Jabir bin Hayyan (w. 721) sebagai ahli kimia termasyhur; al-Khawarizmi (w. 780) sebagai ahli matematika dan astronomi; al-Battani (w. 858) sebagai ahli astronomi dan matematika; ar-Razi (w. 884) sebagai pakar kedokteran, ophtalmologi, dan kimia; Tsabit bin Qurrah (w. 908) sebagai ahli kedokteran dan teknik; Ibnu al-Bairar (al-Nabati) sebagai ahli pertanian khususnya botani, dan masih banyak lagi.

Dalam sistem Islam, hubungan Pemerintah dengan rakyat adalah hubungan pengurusan dan tanggung jawab. Penguasa Islam, Khalifah, bertanggung jawab penuh dalam memelihara urusan rakyatnya. Setiap warga negara harus dijamin pemenuhan kebutuhan dasarnya oleh negara, termasuk dalam pendidikan. Hal ini disandarkan pada sabda Rasulullah saw.:

اَلإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَتِهِ

Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Darimana Khalifah mendapatkan sumber dana untuk menjalankan pendidikan gratis dan bermutu?

Sumber dana untuk pendidikan bisa diambil dari hasil-hasil kekayaan alam milik rakyat. Dalam pandangan syariah Islam, air (kekayaan sungai, laut), padang rumput (hutan), migas, dan barang tambang yang jumlahnya sangat banyak adalah milik umum/rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»

Kaum Muslim bersekutu dalam tiga hal: air, hutan dan energi. (HR Ibn Majah).

Khalifah bertugas untuk memenej pengeloaan sumberdaya alam tersebut dan mendistribusikannya kepada rakyat, misalnya untuk pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, dan sebagainya. Semua ini hanya mungkin terjadi jika sistem ekonomi Islam diterapkan oleh negara, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam milik rakyat.

Sesungguhnya negeri ini tidak akan bisa keluar dari berbagai krisis yang membelenggu, kecuali jika syariah Islam diterapkan secara kâffah baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan sebagainya. Sungguh, hanya dengan syariah Islam dalam institusi Khilafah sajalah kita bisa meraih kemuliaan hidup di dunia dan akhirat.

Kemuliaan itu hanyalah milik Allah, Rasul dan orang-orang Mukmin. Namun, orang-orang munafik itu tidak akan mengetahuinya. (QS al-Munafiqun [63]: 8).[]

Komentar al-Islam:

Kerjasama Pertahanan (RI-Singapura, red.): Nelayan Khawatirkan Latihan Perang. (Kompas, 10/07/07)

Di samping haram menjalin kerjasama pertahanan dengan n1egara kafir, terbukti perjanjian tersebut belum apa-apa sudah banyak madaratnya.

BULETIN AL-ISLAM EDISI 362

Sebagaimana dimaklumi, ada dua peristiwa cukup mencolok mata dalam pekan-pekan terakhir ini, yang kedua-duanya terkait dengan gerakan separatisme. Pertama: peristiwa pengibaran bendera organisasi RMS (Republik Maluku Selatan) oleh sejumlah aktivisnya persis di hadapan Presiden SBY di tengah-tengah acara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV, yang dipusatkan di Lapangan Merdeka, Ambon, Jumat pagi (29/06). Diberitakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dapat memaklumi adanya penyusupan acara lain di luar jadwal dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-14 di Ambon, Jumat (29/6). Namun, toleransi tidak diberikan jika acara susupan itu memiliki tujuan separatisme yang mengoyak bangunan NKRI. Di Jakarta, Wapres Jusuf Kalla juga menilai aksi aktivis RMS itu sebagai bentuk pelanggaran yang harus dikenai tindakan hukum. Namun, menurut Wapres, kasus itu tidak akan berdampak besar. (Kompas.com, 30/07).

Kedua: peristiwa pengibaran bendera organisasi OPM (Organisasi Papua Merdeka) oleh sejumlah aktivisnya yang dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Papua, dalam rangka HUT OPM (1 Juli 1969-2007). (Antara.co.id, 01/07/07).

Masih aktifnya gerakan separatisme di Indonesia jelas menimbulkan pertanyaan tersendiri: Mengapa gerakan separatisme muncul? Mengapa pula gerakan tersebut seolah sulit ditumpas?

Antara Separatisme dan Terorisme

Dari sudut pandang Pemerintah, tampaknya ada kesamaan antara kasus separatisme dan terorisme yang dalam beberapa waktu terakhir mencuat kembali, yakni sama-sama berbahaya. Dari sisi politik, separatisme dan terorisme juga disinyalir sama-sama kental dengan nuansa campur tangan asing. Dalam kasus terorisme, perang terhadap terorisme di Indonesia tidak lepas dari War on Terrorism yang dikumandangkan AS dan sekutunya untuk memperlemah Islam dan kaum Muslim. Adapun dalam kasus separatisme di Indonesia—seperti GAM, RMS dan OPM—keterlibatan pihak asing, seperti AS dan Australia, tidak terlepas dari kepentingan mereka untuk memecah-belah NKRI dalam rangka menguasai sumberdaya alam negeri ini yang sangat kaya. Masih segar dalam benak kita bagaimana peran aktif Australia dalam kasus lepasnya Timor-Timur dari pangkuan NKRI. Belakangan diketahui bahwa motif utama Australia dalam mensponsori kemerdekaan Timor Timur adalah Celah Timor yang ditengarai kaya akan minyak.

Sayang, meski sama-sama dianggap berbahaya, dan sama-sama melibatkan pihak asing, penanganan Pemerintah terhadap kedua kasus tersebut sangat berbeda. Jika dalam kasus tindak terorisme Pemerintah begitu sigap dan cenderung proaktif, terutama dalam menangkap para tersangka yang kebetulan semuanya Muslim, maka dalam kasus-kasus separatisme Pemerintah seperti lembek dan tidak berdaya. Dalam kasus terakhir ini, setidaknya hal itu didasarkan pada penilaian Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dien Syamsuddin. Ia menilai aksi pengibaran bendera RMS oleh “penari cakalele” di depan Presiden SBY itu merupakan kesalahan Pemerintah. Menurutnya, Pemerintah selama ini tidak bertindak tegas terhadap RMS. Menurut Dien, jika Pemerintah tetap melakukan pendekatan dengan cara yang halus dan penuh toleran, tidak mustahil RMS akan terus berkembang dan mengancam sendi-sendi keutuhan nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan akan tumbuh gerakan separatis lainnya di Indonesia. (Tempointeraktif.com, 30/06/07).

Akar Masalah Separatisme

Jika dicermati, munculnya berbagai gerakan separatis di Indonesia seperti GAM di Aceh, RMS di Maluku dan OPM di Papua lebih disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat di wilayah-wilayah tersebut akibat kegagalan Pemerintah dalam mensejahterakan mereka. Padahal, seperti di Aceh dan Papua, kekayaan sumberdaya alam sangat melimpah-ruah. Sayang, kekayaan itu lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang dan perusahaan-perusahaan asing.

Ketidakdilan ekonomi sebagai pemicu gerakan separatis ini juga pernah diakui sendiri oleh Pemerintah. Wapres Jusuf Kalla, misalnya, pernah menyatakan bahwa aksi separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, Republik Maluku Selatan (RMS), dan masalah Poso Sulawesi Tengah yang belum selesai hingga sekarang serta masalah terorisme disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi. Karena itu, tegas Jusuf Kalla, kunci menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut adalah menciptakan keadilan ekonomi, dalam arti, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia itu harus sungguh-sungguh terwujud. (Suarapembaruan.com, 23/11/05).

Solusi Islam

Karena akar persoalan separatisme adalah ketidakadilan ekonomi yang dirasakan sebagian besar masyarakat, maka jelas bahwa upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat, sebagaimana juga disampaikan oleh Wapres Jusuf Kalla, adalah sangat penting. Persoalannya, bagaimana caranya agar upaya tersebut terwujud? Bisakah kita berharap pada sistem ekonomi kapitalis yang saat ini diterapkan oleh Pemerintah sendiri, bahkan dengan model yang sangat liberal? Tentu tidak. Pasalnya, sistem ekonomi kapitalis inilah yang justru menjadi akar dari seluruh ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, khususnya secara ekonomi. Contoh kecil dalam kasus PT Freeport di Papua. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kontrak Karya atau Contract of Work Area yang ditangani Pemerintah Orba yang serba korup telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

PT FI pertama kali melakukan penambangan pada bulan Desember 1967 pasca-Kontrak Karya I (KK I). Lalu pada 1986 ditemukan sumber penambangan baru di puncak gunung rumput (Grasberg) yang kandungannya jauh lebih besar lagi. Kandungan bahan tambang emas terbesar di dunia ini diketahui sekitar 2,16-2,5 miliar ton dan kandungan tembaga sebesar 22 juta ton lebih. Diperkirakan dalam sehari diproduksi 185.000 s.d. 200.000 ton biji emas/tembaga. Karena itu, PT FI berhasrat lagi untuk memperpanjang KK I dan dibuatlah KK II pada Desember 1991, yang memberikan hak kepada PT FI selama 30 tahun dengan kemungkinkan perpanjangan selama 2X10 tahun. Ini berarti, KK II akan berakhir pada tahun 2021 dan jika diperpanjang, akan berakhir 2041.

Siapa yang menikmati hasil dari PT FI selama ini? Nyatanya sumbangan ke APBN hanya Rp 2 triliunan. Saham Pemerintah RI hanya 9,36%. Sisanya milik asing. Tentu yang mendapat “kue raksasa” ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pertambangan ini. Menurut kantor berita Reuters (PR, 18/3 2006), empat Big Boss PT FI paling tidak menerima Rp 126,3 miliar/bulan. Misalnya Chairman of the Board, James R Moffet menerima sekitar Rp 87,5 miliar lebih perbulan dan President Director PT FI, Andrianto Machribie menerima Rp. 15,1 miliar perbulan. Pada saat yang sama, orang-orang Papua di sekitarnya banyak yang miskin, bahkan sebagiannya mengalami kelaparan!

Itulah hasil ketidakadilan yang diciptakan oleh sistem ekonomi kapitalis. Ironisnya, sistem ini justru tetap diterapkan oleh Pemerintah, bahkan saat ini dengan nuansa yang lebih liberal. Contohnya adalah kebijakan Pemerintah yang semakin proaktif dalam melakukan privatisasi (menjual) BUMN yang notabene milik rakyat dan menjadi sumber pemasukan negara.

Dalam Islam, jelas, kekayaan sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti minyak bumi, emas, perak tambaga dll dalam jumlah besar adalah milik rakyat; tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta, apalagi pihak asing. Negara juga hanya berhak mengelolanya—tidak boleh memilikinya—yang hasilnya sepenuhnya diserahkan kepada rakyat. Rasul saw. bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»

Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: hutan, air dan energi. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).

Karena itu, harapan yang pernah disampaikan Wapres Jusuf Kalla untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi rakyat secara menyeluruh demi mencegah munculnya gerakan-gerakan separatis hanyalah sebuah harapan kosong jika Pemerintah sendiri malah melanggengkan sistem ekonomi kapitalis yang terbukti hanya menguntungkan segelintir orang, bahkan pihak asing, dan sebaliknya menyengsarakan mayoritas rakyat sendiri. Kesejahteraan dan keadilan ekonomi hanya mungkin diciptakan oleh sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Zat Yang Mahaadil, Allah SWT.

Selain masalah kesejahteraan dan ketidakadilan ekonomi ini, jika Pemerintah konsisten dengan keutuhan NKRI, jelas Pemerintah harus mewaspadai setiap keterlibatan asing, terutama yang memanfaatkan gerakan-gerakan separatis di Tanah Air. Kasus lepasnya Timor Timur yang antara lain di-support oleh Australia harus menjadi pelajaran berharga. Pemerintah harus tegas terhadap berbagai manuver pihak asing, baik Amerika, Australia, dll yang memang telah lama mengincar Indonesia. Jangan sampai negeri ini terpecah-belah karena akan semakin memperlemah posisi Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Jika tidak, negara dan umat ini akan makin masuk dalam cengkeraman penjajahan asing. Ini haram terjadi pada umat Islam. Hendaknya sekali-kali Pemerintah merenungkan firman Allah SWT:

]وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاًَ[

Sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin. (QS an-Nisa': 141).

Walhasil, gerakan separatisme harus dicegah, dan kesatuan umat Islam harus tetap dijaga! Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. []

Komentar Al-Islam:

The Financial Times: sebagian besar negara Eropa memandang AS sebagai ancaman global ketimbang Iran dan Korea Utara (Hidayatullah.com, 03/07/07).

Artinya, negara “poros setan” yang pernah dituduhkan AS pada Iran dan Korea Utara lebih layak ditujukan pada AS sendiri!

بسم الله الرحمن الرحيم

Wahai Orang-Orang yang Berlomba dalam Keburukan,
Tidak Adakah di Antara Kalian Seorang pun yang Cerdas?!

BULETIN AL-ISLAM EDISI 361

Bukankah merupakan tindakan kriminal yang luar biasa besar, ketika Fatah yang telah menjadi tambatan harapan masyarakat untuk membebaskan Palestina secara menyeluruh, ternyata perannya hanya berhenti sebagai pemerintah di bawah pendudukan di Tepi Barat yang tidak memiliki daya, kekuatan, dan kedaulatan sedikit pun? Anehnya, Fatah berpesta dan meneriakkan nyanyian karena telah berhasil menghalangi Hamas dan milisinya dari sejumlah wilayah yang menjadi kekuasaannya. Padahal seharusnya Fatah menghalangi tentara Yahudi agar tidak bisa menerobos dan berjalan-jalan di wilayah yang menjadi kekuasaannya.

Bukankah juga merupakan tindakan kriminal yang luar biasa besar, ketika Hamas, yang telah menjadi tambatan harapan masyarakat untuk membebaskan Palestina secara menyeluruh, ternyata perannya berhenti hanya sebagai pemerintah di bawah pendudukan di Gaza yang juga tidak memiliki daya, kekuatan, dan kedaulatan sedikit pun? Anehnya, Hamas menunaikan shalat sebagai wujud syukur kepada Allah karena telah berhasil membebaskan Gaza dari tangan Fatah dan milisinya. Padahal seharusnya Hamas membebaskan Gaza dari kekuasaan dan politik Yahudi yang terus mencengkeram Gaza dengan penuh rasa permusuhan, baik pagi maupun petang.

Bukankah merupakan tindakan kriminal yang luar biasa besar, ketika kedua kelompok tersebut justru mewujudkan apa yang tidak mampu diwujudkan oleh entitas Yahudi itu sendiri, dengan memproklamirkan secara terbuka dan terang-terangan pemisahan Tepi Barat dan Gaza; bukan hanya sekadar nama, tetapi secara nyata, dengan gambar dan wujud fisik?

Bukankah juga merupakan tindakan kriminal yang luar biasa besar, bahkan lebih besar dari sebuah skandal, ketika darah-darah suci penduduk Palestina tumpah di tangan orang yang mengumumkan diri—sebagai satu kebohongan atau penipuan—berjuang dalam rangka melindungi darah penduduk Palestina?

Wahai Kaum Muslim:

Sudah jelas bagi siapa pun yang masih bisa melihat, bahwa dengan penandatanganan Kesepakatan Makkah, jebakan yang dialamatkan kepada Hamas untuk terlibat dalam Pemilu dan dipermudah kemenangannya, serta menerima pemerintahan di bawah pendudukan, telah membuahkan hasil! Tujuan disatukannya kelompok islami dengan kelompok sekular dalam satu kesepakatan, berdasarkan keputusan internasional berkaitan dengan masalah Palestina, yang kemudian semuanya sepakat terhadap adanya entitas Yahudi di Palestina tahun 1948, adalah agar masalahnya berubah menjadi masalah kewilayahan yang diduduki pada tahun 1967. Ketika perubahan masalah tersebut terjadi melalui keputusan penduduk Palestina, baik melalui pemimpin mereka dari kalangan sekular maupun islami, seluruh faksi di Palestina kemudian menyetujui kesepakatan itu. Tidak ada faksi yang menolak kecuali al-Jihâd al-Islâmî, yang menolak kesepakatan tersebut secara menyeluruh, dan Front Rakyat (al-Jabhah asy-Sya’biyah) yang menolak secara parsial.

Pengumuman Kesepakatan Makkah (Februari 2007) merupakan penyempurnaan dari pengumuman Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Aljazair (Oktober 1988). Dalam pengumuman itu, PLO di bawah pimpinan Fatah menyetujui, bahwa masalah Palestina direduksi hanya pada isu kewilayahan yang diduduki pada tahun 1967. Karena pihak yang menandatangani persetujuan tersebut pada waktu itu adalah kelompok sekular, maka mereka membutuhkan tanda tangan dari kelompok islami. Ini berhasil diwujudkan dalam Kesepakatan Makkah. Kesepakatan Makkah itu sebelumnya diawali dengan pertempuran antara Fatah dan Hamas. Ini tentu membuat masyarakat awam, dari kalangan penduduk Palestina, menduga bahwa kesepakatan tersebut bertujuan untuk menghentikan pertumpahan darah. Mereka lupa dengan tujuan politik dari kesepakatan tersebut.

Juga sangat jelas bagi siapa pun yang masih melihat, bahwa keberhasilan Hamas menduduki tampuk pemerintahan telah menciptakan adanya dua kepemimpinan di dalam pemerintahan. Satu pihak (Fatah) untuk Otoritas (Palestina), satu lagi (Hamas) untuk Pemerintahan. Maksudnya adalah untuk menyatukan dua kesepakatan yang ditandatangani, poin demi poin, yang mewakili kelompok sekular dan islami. Amerika dan entitas Yahudi, kedua-duanya jelas tidak menginginkan Hamas memiliki peranan yang real, kecuali hanya menandatangani kesepakatan itu. Bahkan Amerika dan entitas Yahudi ingin menggabungkan Hamas ke dalam PLO dengan perubahan yang tidak menyentuh substansi. Tujuannya, agar pemimpin yang lebih menonjol dan berperan adalah pemimpin Otoritas Palestina (Fatah). Asumsinya, bahwa Eropa khususnya Inggris, menginginkan agar Hamas, yang merupakan pemimpin pemerintahan, tetap memiliki peran di dalam otoritas Palestina tersebut.

Titik kritis Fatah di mata masyarakat adalah nafsu kekuasaannya yang sangat besar melampaui batas. Sebaliknya, masyarakat memandang Hamas tidak seperti itu. Karena itu, maka langkah pertama adalah menyatukan Hamas dengan Fatah di sini. Dengan begitu, masyarakat pun menilai, bahwa ambisi kekuasaan yang dimiliki Hamas juga sangat besar melebihi anggapan yang ada selama ini. Ini untuk memudahkan kembalinya Otoritas Palestina tersebut dalam satu pemimpin dan memudahkan penyatuan Hamas ke dalam tubuh PLO, lalu masyarakat pun bisa menerima kembali masalah ini dengan anggapan bahwa Hamas juga mempunyai ambisi kekuasaan yang sama dengan PLO.

Wahai Kaum Muslim,

Wahai Penduduk Palestina:

Sudah menjadi kebiasaan kaum kafir penjajah, bahwa untuk meraih semua tujuannya, mereka harus merekayasa krisis sampai pada titik terjadinya pertikaian, bahkan lebih dari itu. Begitulah kenyataannya. Sebagaimana yang terjadi pada kasus pertikaian antara Fatah dan Hamas yang sebelumnya, adalah untuk menyiapkan atmosfer penandatanganan Kesepakatan Makkah sekaligus menjadi aksi untuk merelease kesepakatan tersebut. Sebab, pertikaian tersebut membuat penduduk Palestina berpikir keras untuk menghentikan pertikaian, dan akhirnya melupakan bencana politik dari Kesepakatan Makkah itu. Pertikaian Fatah dengan Hamas sekarang ini juga membuat mereka (penduduk Palestina) berada dalam cengkeraman, karena milisi yang ada di bawah Fatah mengobarkan kekacauan terhadap Hamas di Gaza. Hamas tidak menyelesaikannya dengan bersikap sabar dan membongkar skenario tersebut kepada masyarakat. Hamas justru membalasnya dengan melakukan pembunuhan dan menumpahkan darah sampai menimpa para orang tua, wanita, dan anak-anak, bahkan pepohonan dan batu, dalam sebuah pembantaian yang sangat keji. Mereka seolah lupa dengan hadis Rasulullah saw. yang dituturkan Abdullah bin ‘Amru, bahwa Nabi saw. bersabda:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

Sungguh, lenyapnya dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada membunuh jiwa seorang Muslim (HR at-Tirmidzi, an-Nasa’i dan Ibn Majah; lafazh menurut at-Tirmidzi).

Sesungguhnya tidak adanya kesadaran politik dalam tubuh Hamas, juga perjalanannya yang tanpa disertai dengan kesadaran politik, itulah yang menyebabkan Hamas terjerumus ke dalam krisis demi krisis; bahkan sampai pada titik di mana mereka harus menumpahkan darah kaum Muslim yang tidak berdosa dengan cara zalim dan penuh permusuhan. Namun, Hamas justru menganggap dirinya melakukan kebaikan, bahkan untuk itu mereka melakukan sujud syukur kepada Allah.

Sekarang Hamas telah menguasai Gaza dan memiliki pemerintahan sendiri. Sebaliknya, penguasa (Fatah) menguasai Tepi Barat dan menguasai pemerintahan. Keduanya akan berlomba-lomba dalam keburukan dalam sebuah konflik, baik jangka panjang maupun pendek. Semuanya itu justru demi kepentingan Yahudi yang ingin mencabik-cabik apa yang masih tersisa dari Palestina dan menciptakan sekat-sekat di tengah-tengah penduduknya dalam bentuk permusuhan dan kebencian akibat pembunuhan yang terjadi. Apakah kaum Yahudi itu mampu melakukan semuanya itu seandainya tidak menggunakan tangan-tangan para pemimpin yang ada?!

Wahai Kaum Muslim,

Wahai Penduduk Palestina:

Sesungguhnya Hizbut Tahrir menyerukan kepada orang-orang ikhlas yang masih ada, baik di dalam tubuh Fatah maupun Hamas, agar mereka menutup kantor-kantor Otoritas Palestina (Fatah) dan Pemerintah (Hamas) di bawah pendudukan tersebut. Mereka sendirilah yang harus menindak langsung orang-orang yang ikut andil hanya dalam perolehan kursi serta menyimpang dan jatuh di dua wilayah pemerintahan, yaitu Gaza dan Tepi Barat. Mereka juga harus bersikap di hadapan orang-orang tersebut dengan sikap yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya—sebuah sikap yang akan dituliskan cahaya untuk mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Hal itu akan menyelamatkan mereka dari kehinaan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Sebab, terus-menerus berada di panggung sandiwara Otoritas Palestina (Fatah) dan Pemerintah (Hamas) yang berada di bawah pendudukan yang didirikan di atas tengkorak kaum Muslim yang terpenggal, nyawa kaum Muslim yang dihilangkan, dan darah-darah mereka yang ditumpahkan, terus-menerus berada dalam kondisi seperti ini, sungguh merupakan pengkhianatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang Mukmin.

Sesungguhnya kami menyeru dan terus menyeru orang-orang ikhlas yang masih ada, baik dari kalangan Fatah maupun Hamas, agar mereka mengembalikan masalah ini ke masalah asalnya, yaitu menghancurkan entitas Yahudi mulai dari akar-akarnya dan mengembalikan Palestina secara menyeluruh sebagai bagian dari negeri-negeri Islam. Jika mereka belum mampu mewujudkannya saat ini, paling tidak, mereka harus tetap berada di parit-parit yang telah mereka siapkan, dan bersikap teguh dalam posisi-posisi yang mereka ambil. Semuanya itu agar menjadi jalan pembuka bagi pembebasan yang pernah diwujudkan melalui tangan-tangan tentara Khalifah ar-Rasyid ‘Umar yang telah membebaskannya pertama kali, melalui tentara Khalifah an-Nashir al-‘Abbasiy di bawah panji Panglima Shalahuddin yang telah membebaskan al-Quds dari tangan pasukan Salib, dan kelak melalui tangan-tangan tentara pembebas yang akan membebaskan al-Quds untuk terakhir kalinya:

Pada hari itu orang-orang Mukmin bergembira dengan pertolongan dari Allah (QS ar-Rûm [30]: 4-5).

3 Jumadil Akhir 1428 H

18 Juni 2007 M

HIZBUT TAHRIR

KOMENTAR AL-ISLAM

Barat Sangat Munafik Soal Pemanasan Global (Kompas, 26/06/07)

Kemunafikan memang merupakan ciri khas Barat sebagai pengusung Kapitalisme.

BULETIN AL-ISLAM EDISI 360

Dalam pekan-pekan terakhir ini setidaknya ada 3 (tiga) isu politik penting di Tanah Air yang sangat menentukan nasib Indonesia ke depan.

Pertama: Perjanjian Pertahanan (DCA/Defence Cooperation Agreement) antara RI dan Singapura. Sejak awal Perjanjian DCA ini bermasalah. Di antara isinya jelas-jelas disebutkan: (1) Indonesia dibagi-bagi dalam empat wilayah latihan perang Singapura, yaitu Alpha Satu, Alfha Dua, Bravo dan daerah Baturaja. (Kompas, 19/6). (2) Angkatan Bersenjata Singapura diizinkan untuk menembakan rudal di wilayah Indonesia, menggelar latihan militer di laut, darat dan udara bersama pihak ketiga; termasuk di Natuna (Media Indonesia, 20/5). Pihak ketiga yang dimaksud kemungkinan adalah AS dan Inggris (juga Israel), yang telah lama bersekutu dengan Singapura. Pasalnya, Singapura sudah merintis kerjasama pangkalan militer dengan Amerika Serikat dan Inggris.

Dalam implementasinya, belum apa-apa Singapura juga sudah bertindak tidak senonoh. Sebagaimana diberitakan, secara sepihak Singapura ngotot ingin mengatur sendiri latihan militer di wilayah Bravo tanpa melibatkan TNI (Detik.com, 14/06). Lebih dari itu, belum juga perjanjian tersebut diratifikasi oleh DPR, implementasinya sudah berjalan. Enam kapal perang Angkatan Laut Singapura, Malaysia, Inggris, AS dan Jepang dikabarkan telah melakukan latihan militer dan masuk ke perairan Riau. Lalu mereka mengubah haluan ke Natuna setelah diusir oleh Patroli TNI AL (Jawa Pos, 23/5). Kehadiran militer AS di perairan Indonesia jelas hanya semakin membuka peluang bercokolnya kekuatan asing di Indonesia.

Kedua: Usulan Kongres Amerika untuk memberikan sanksi baru kepada Indonesia berupa restriksi (pengurangan bantuan) militer kepada TNI karena Indonesia dinilai lamban dalam melakukan reformasi TNI dan dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM oleh TNI di Timtim tahun 1999. Dalam hal ini, tampak bahwa AS berupaya terus memperlemah posisi dan kekuatan TNI. Jelas, tekanan AS terhadap Indonesia, dalam hal ini TNI, tampaknya dimaksudkan agar TNI lebih serius lagi dalam bekerjasama dengan AS. Namun, AS tetap tak menghendaki TNI kuat. Buktinya, kerjasama bersifat terbatas, sementara persenjataan TNI tetap diembargo.

Selain itu, tekanan AS terhadap TNI kali ini sangat mungkin ditujukan agar Pemerintah segera menuntaskan implementasi DCA RI-Singapura yang tersendat-sendat. Pasalnya, AS juga tentu berkepentingan dengan Perjanjian DCA RI-Singapura ini, karena bisa menjadi salah satu pintu masuk bagi AS untuk bisa turut mengontrol Indonesia, baik secara langsung maupun melalui Singapura sebagai sekutunya.

Ketiga: Mencuatnya kembali isu terorisme, khususnya sejak sebelum hingga pasca penangkapan Abu Dujana. Polanya pun sama dengan penangkapan para tersangka teroris sebelumnya. Pola tersebut adalah opini lebih dulu dipublikasikan lalu konstruksi hukum baru disusun. Contoh: perubahan Yusron menjadi Abu Dujana bukan melalui proses hukum, tetapi melalui pengembangan opini. Bahkan opini tersebut sering dimunculkan pertama kali oleh pihak asing (Australia). Dengan begitu, ada kesan yang sangat kuat, bahwa perang melawan terorisme tersebut seolah-olah hanya menjalankan sebuah skenario di luar hukum. Pola ini membuat perburuan terhadap para tersangka teroris hanya mengarah pada kelompok tertentu (Islam).

Memang, sebagaimana terungkap melalui penjelasan pihak Kepolisian, Abu Dujana mengakui semua tindakan terorismenya. Tetapi, Sri Mardiyati, istri Yusran Mahmudi, yang selama ini oleh pihak Kepolisian disebut sebagai “Abu Dujana” menyatakan, “Saya tidak kenal Abu Dujana. Suami saya bernama Yusran atau dikenal Ainul Bahri,” tegas Mardiyati ketika ditanya wartawan tentang sejauhmana kedekatannya dengan Abu Dujana. Dia yakin, proses penangkapan polisi terhadap suaminya yang dianggap teroris hanyalah rekayasa untuk memuaskan dunia Barat. Suaminya, katanya, hanyalah perngrajin tas biasa. “Saya menyangkal semua yang diekspos media massa,” tegasnya lagi (Republika, 19/6).

Benar-tidaknya keterlibatan Abu Dujana dalam serangkaian tindakan terorisme memang harus dibuktikan di Pengadilan. Namun, satu hal yang pasti, bahwa perang melawan terorisme ini adalah agenda AS dan sekutunya untuk menjaga dominasinya menguasai dunia, khususnya Islam, setelah musuh utama mereka, yakni Komunisme, berhasil diruntuhkan. Namun, karena AS dan sekutuhnya tidak berani secara terang-terangan menyatakan sistem dan ideologi Islam sebagai musuhnya, maka dibuat skenario besar yang menyasar kelompok-kelompok Islam. Indonesia sendiri adalah salah satu negeri kaum Muslim yang dibidik. Selain posisinya yang strategis secara geopolitis, kaya sumberdaya alam, juga karena potensi ancamannya dari umat Islam yang merupakan terbesar di dunia. Keberhasilan AS di Indonesia dalam perang melawan terorisme jelas akan berpengaruh terhadap dunia Islam.

Lihatlah, bagaimana respons salah satu jubir Deplu AS, Edgar Vazquez, di Washington DC, dikutip Antara Kamis (14/6) waktu setempat, setelah Abu Dujanah tertangkap. “Kami mengucapkan selamat kepada kepolisian dan Pemerintah Indonesia atas penangkapan terhadap Abu Dujana dan sejumlah tersangka tuduhan teroris lainnya,” Hal yang sama juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Alexander Downer, seperti dilaporkan Antara dari Canberra, Rabu, menyatakan, “Mereka (Indonesia) telah melakukan pekerjaan sangat-sangat bagus dalam beberapa tahun terakhir ini, dan sangat wajar mereka menerima ucapan selamat penuh dari negara seperti Australia yang menjadi korban terorisme,” katanya (Antara.co.id, 13/6). Bukan hanya pujian, dana pun digelontorkan untuk program perang melawan terorisme tersebut. “Untuk tahun fiskal yang sekarang (2007) belum diketahui berapa jumlah bantuan yang akan diberikan untuk Indonesia, entah lebih rendah atau lebih tinggi. Tapi saya kira, tidak akan berkisar jauh dari yang sebelumnya (4,8 juta dolar),” kata seorang pejabat Deplu AS dikutip Antara, Kamis. (Hidayatullah.com, 15/6).

Anehnya, meski Indonesia dianggap berhasil dalam perang melawan terorisme, opini bahwa terorisme di Indonesia masih tetap potensial terus dikembangkan oleh sejumlah kalangan. Salah satunya oleh Sidney Jones dari International Crisis Group (ICG). Dia menyatakan, penangkapan Abu Dujana tak berpengaruh besar terhadap kekuatan Jamaah Islamiyah (JI). Sebab, JI bukan hanya organisasi teroris tapi punya jaringan sosial dan ekonomi “JI akan eksis walaupun mungkin sementara fokus dalam dakwah dan membangun organisasi,” ujar peneliti asal Amerika Serikat ini dalam Topik Minggu Ini di SCTV, Rabu (13/6) (Liputan6.com, 16/6). Namun ada yang patut dicatat, sebagaimana diakui oleh Sidney Jones, bahwa perang melawan terorisme ini adalah perang ideologi. Karenanya, seperti kata Bush, perang ini tidak akan pernah berhenti.

Skenario Melemahkan Indonesia

Perjanjian DCA, isu pelanggaran HAM oleh TNI dan terorisme ini sebenarnya hanyalah alat yang digunakan oleh negara kafir penjajah untuk mengkokohkan cengkeramannya di Indonesia khususnya, dengan terus-menerus melemahkan kekutan Islam dan umat Islam di satu sisi, dan TNI sebagai alat pertahanan negara, di sisi lain. Negara kafir penjajah juga tahu, jika Islam dan umat Islam di satu sisi, dan TNI di sisi lain, bersatu akan menjadi kekuatan bagi Indonesia yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Karena itu, sejak awal berdirinya negara ini, hubungan antara ketiganya sengaja dibuat tidak harmonis, dengan berbagai fitnah dan tuduhan yang dialamatkan pada Islam dan umatnya. Setelah itu, mereka dihadap-hadapkan dengan TNI.

Dalam konteks sekarang, umat Islam terus-menerus dilemahkan oleh negara-negara kafir penjajah dengan isu terorisme ini. Adapun TNI dilemahkan oleh AS dan sekutunya dengan terus-menerus mengungkit-ungkit pelanggaran HAM oleh TNI yang berkonsekuensi pada embargo senjata ataupun pembatasan bantuan militer. Dengan begitu, AS berharap, TNI semakin melemah, lalu mau bekerjasama dan tunduk pada semua kemauannya. Jika kedua faktor kekuatan negeri ini—umat Islam dan TNI—berhasil dilemahkan, tentu AS akan semakin leluasa mengangkangi negeri ini. Apalagi ditambah dengan faktor ketiga, yakni kontrol dan penguasaan AS atas wilayah Indonesia, baik secara tidak langsung dengan memanfaatkan Australia dan Singapura yang kedua-duanya sering menjadi corong AS di Asia Tenggara, maupun secara langsung, yaitu dengan kehadiran militer AS di wilayah perairan Indonesia.

Karena itu, sejak awal Hizbut Tahrir Indonesia telah mengingatkan, bahwa isu terorisme, pelanggaran HAM dan terakhir Perjanjian DCA, bukan hanya merugikan Indonesia, tetapi sekaligus menjadi alat dan perangkap yang sengaja digunakan oleh negara kafir penjajah untuk melemahkan kekuatan negeri ini. Belum lagi carut-marutnya gambaran kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang terus-menerus menggerogoti ketahanan Indonesia sebagai salah satu negeri Islam terbesar.

Karena itu pula, umat Islam di negeri ini harus benar-benar menyadari bahaya tersembunyi di balik ketiga isu tersebut. Pertama, Allah dengan tegas mengingatkan kita, agar tidak pernah memberikan jalan kepada kaum kafir penjajah untuk menguasai negeri dan wilayah kita, sehingga orang-orang Mukmin di negeri ini benar-benar dikuasai dan dijajah oleh mereka:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

Sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakhkan orang-orang Mukmin. (QS an-Nisa’ [4]: 141).

Kedua, Rasulullah saw. juga mengingatkan, bahwa tidak layak orang Mukmin dipatuk ular pada lubang yang sama, lebih dari sekali. Abu Hurairah ra. menuturkan bahwa Nabi saw. bersabda:

«لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ»

Tidak layak seorang Mukmin dipatuk oleh ular dari lubang yang sama dua kali. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Wahai kaum Muslim:

Bukankah seruan-seruan kami telah sampai kepada Anda. Seruan-seruan ini lahir bukan dari hawa nafsu dan ambisi, tetapi murni lahir dari keikhlasan semata-mata karena kecintaan kami pada negeri Islam terbesar ini, berikut rakyatnya. Semua ini kami lakukan semata-mata untuk memenuhi perintah Allah SWT. Karena itu, sambutlah peringatan dan seruan Allah tersebut dengan penuh ketundukan sebagai bukti keimanan kita:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. (QS as-Sajdah [32]: 15). []

KOMENTAR AL-ISLAM:
Pemerintah Inggris Memberikan Penghargaan “Kesatria” kepada Salman Rushdie, penulis novel The Stanic Verses, yang dinilai melukai Dunia Islam (MetroTV, 28/6).

Sudah banyak bukti permusuhan orang-orang kafir terhadap Islam dan kaum Muslim. Para penguasa Muslim sudah seharusnya bangkit melawan mereka!

BULETIN AL-ISLAM EDISI 359

Laporan Transparency International-Indonesia (TII) beberapa waktu lalu tentang IPK (Indeks Persepsi Korupsi) memberikan gambaran betapa sulitnya membertantas korupsi di negeri ini. Para pengusaha yang menjadi responden TII tersebut mengungkapkan, bahwa insiatif suap justru lebih banyak dilakukan aparat. Lembaga Peradilan adalah yang paling tinggi tingkat inisiatif meminta suap. Nilainya hingga 100%. Lebih dari 4 dari 10 keluarga di Indonesia harus menyuap demi memperoleh keadilan. Bea cukai berada pada urutan kedua dengan angka 95%, Imigrasi 90%, BPN 84%, Polisi 78%, dan Pajak 76%.

Di Pemda, Dinas Tenaga Kerja, sebagaimana dilaporkan oleh kalangan pelaku usaha, tingkat inisiatif suapnya hingga 84%; disusul Dinas Kimpraswil 82%; pengurusan izin usaha 82%. Hampir seluruh urusan di negeri ini akan sulit jika tanpa uang pelicin. Seorang pengusaha dari Surabaya “menitipkan pesan”, bahwa untuk meloloskan 3 kapal yang bermuatan kayu sampai ke gudang, mereka harus merelakan 2 kapal penuh muatan kayu sebagai “tiket masuk pelabuhan”.

Tekad berbagai kalangan, termasuk Pemerintah, untuk memberantas korupsi sepertinya tidak mengurangi kecepatan laju korupsi. Korupsi di negeri ini kian menggurita; mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok. Bantuan Pemerintah Pusat melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM–Infrastruktur Pedesaan (PKPS BBM-IP) tahun 2005 dan Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2006 senilai Rp 250 juta/desa dinilai beberapa kalangan memicu korupsi baru di tingkat desa (RoL 27/05/07). Motifnya pun sekarang semakin beragam. Penerima suapnya juga semakin banyak. Di era reformasi ini, kita menemukan istilah korupsi berjamaah.

Mengurai Akar Masalah

Pertama: Secara sistemik, sistem kapitalis dengan “politik dagang sapinya” menjadi pemicu tindak kejahatan luar biasa ini, baik langsung maupun tidak langsung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk mencapai kedudukan politik saat ini diperlukan modal besar. Kasus mengalirnya dana nonbujeter DKP adalah bukti kongkret betapa mahal jalan menuju kursi kepemimpinan dalam sistem ini. Rokhmin Dahuri dalam koran Republika 28/05/07 mengungkapkan bahwa semua capres menerima dana DKP. Selain dari dirinya, sejumlah menteri juga memberi bantuan dana nonbujeter kepada tim sukses para capres. “Lobi-lobi politik” yang bermuara pada kesepakatan materi maupun jabatan politik adalah wajah lain dari tindak korupsi. Secara tegas Harian Media Indonesia tanggal 08/06/07 yang lalu mewartakan, bahwa Pilkada dengan calon dari partai hanya meloloskan calon yang punya uang.

Masyarakat banyak tentu yang paling dirugikan. Dana yang selayaknya untuk keperluan masyarakat, beralih kepada individu koruptor. Selama 30 tahun terakhir, sedikitnya ada US$ 40 miliar anggaran pembangunan yang masuk ke kocek pribadi karena perilaku korupsi (Media Indonesia, 31/03/2002). Setiap tahun, lebih dari US$ 1 triliun (lebih dari Rp 8.000 triliun) habis dibayarkan sebagai uang suap dalam berbagai bentuk, terutama di negara-negara berkembang (Forum Keadilan, No. 41, 26 Februari 2007).

Perilaku para elit politis pada akhirnya tidak jauh beda dengan seorang “investor” yang melakukan investasi dari “industri politik”-nya. Konsekuensinya, dalam masa jabatannya, mereka akan berusaha semaksimal dan sesingkat mungkin untuk mengembalikan dana “investasi” tersebut. Ini sudah menjadi keniscayaan dalam sistem politik kapitalis. Bahkan arah sistem pemerintahan dengan model “cooporate state” semakin membuktikan fenomena ini. Jika dulu para kapitalis hanya berada di belakang layar aktor politik, sekarang mereka langsung duduk dalam jabatan strategis politik tersebut. Di Amerika Serikat, misalnya, Selain W. Bush, para petinggi AS sekarang hampir semuanya adalah pebisnis. Ada wakil Presiden Dick Cheney (mantan CEO Halliburton, pengusaha jasa minyak terbesar di dunia). Menteri LN Condoleeza Rice (mantan direksi Chevron), dan Menteri Perdagangan Don Evans (mantan CEO Tom Browns Inc, perusahaan minyak dan gas beraset miliaran dolar). Di negeri ini, sejumlah petinggi/pejabat negara adalah pengusaha.

Kedua: Secara personal terletak pada pelaku atau manusianya. Banyak pribadi yang tidak bertakwa sehingga tidak amanah dalam menjalankan tugas. Sebagus dan sebanyak apa pun aturan yang dikeluarkan untuk memberantas korupsi, jika pelakunya tidak amanah, UU dan aturan tersebut tidak pernah efektif. Sejak reformasi saja, telah keluar 2 TAP MPR, lima UU ditetapkan, lima PP dikeluarkan, satu Kepres dan satu Inpres telah ditandatangani. Namun, korupsi tetap jalan. Bahkan ada kesan bahwa UU yang ada justru untuk melindungi para koruptor.

Dengan individu yang seperti ini, batasan korupsi pun semakin kabur. Prof. Andi Hamzah (Ketua Tim penyusun RUU Pemberantasan Tipikor, Guru Besar Luar Biasa Pasca Sarjana Hukum Pidana Iniversitas Indonesia) pernah diprotes para pelaku penegak hukum karena mengatakan bahwa korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Bagi kebanyakan rakyat, korupsi bahkan sudah menjadi kegiatan yang amat biasa dan karena itu tidak perlu dipermasalahkan.

Secara inividu pula, gagalnya penanganan kasus korupsi adalah karena pelaku korupsi itu sering para penegak hukum itu sendiri. Bagaimana mungkin penyelesaian korupsi akan kita harapkan dari pihak yang melakukan, yang memberikan fasiliatas dan “memelihara” tindak korupsi itu sendiri?

Yang paling menyakitkan rakyat banyak adalah, jika “kejahatan sosial politik ini” diselesaikan secara “politik”. Selama dua periode Pemerintahan, kasus dana BLBI senantiasa diselesaikan secara politik. Dalam majalah GATRA No. 27 thn XIII, 17-23 Mei 2007, Abdurahman Saleh mengungkapkan, semasa Presiden Megawati dikeluarkan surat keterangan lunas bagi para obligor BLBI. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, kasus BLBI diselesaikan melalui skema “master settlement and acquisition agreement” (MSAA).

Solusi Islam

Secara filosofis, jabatan politik dalam Islam adalah amanah yang ditujukan untuk melayani rakyat dan menerapkan syariah Islam. Rasulullah saw. mengungkapkan bahwa setiap pemimpin dalam suatu wilayah adalah layaknya seorang penggembala, yang akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah atas masyarakat yang dipimpinnya.

Posisi politik demikian tidak akan “menjanjikan” secara materi. Karena itu, menuju kedudukan politik tidak perlu menguras harta yang besar. Sistem baiat dalam pengangkatan Khalifah jauh berbeda dengan “pesta demokrasi” yang digelar dalam sistem kapitalis dengan biaya yang besar.

Tidak ada kamus “balik modal” bagi seorang politisi Muslim dalam menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya. Agar tugas tersebut bisa optimal dan profesional dilakukan, pejabat negara berhak mendapat santunan yang layak untuk mereka dan keluarganya. Khalifah Abu Bakar, misalnya, diberi harta dari Baitul Mal sebagai santunan dari kompensasi bisnis yang dia tinggalkan ketika menjabat sebagai khalifah.

Dengan pilar seperti ini, kepala negara dapat melaksanakan sistem politik Islam secara menyeluruh. Negara dapat melakukan perombakan yang besar-besaran terhadap birokrasi jika dinilai korup. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pada awal pemerintahannya bisa menjadi teladan yang menarik. Al-Laits berkata, “Tatkala Umar bin Abdul Aziz berkuasa, dia mulai melakukan perbaikan dari kalangan keluarga dan familinya serta membersihkan hal-hal yang tidak beres di lingkaran mereka. Kepada istrinya Khalfah Umar mengatakan, ‘Pilihlah olehmu, engkau mengembalikan harta perhiasan ini ke Baitul Mal atau izinkan aku meninggalkanmu untuk selamanya.’” (Tarikh al-Khulafa’, Imam As Suyuthi, hlm. 274).

Lingkungan birokrasi yang demikian akan memudahkan seorang Muslim menunjukkan jatidiri keimanannya dalam aktivitas keseharian. Larangan Islam tentang suap, larangan bagi pejabat menerima “hadiah”, hingga penerapan hukum yang tegas akan mudah terealisasi.

Terkait dengan larangan menyuap, Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. telah menegaskan:

«لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ»

Allah melaknat penyuap dan penerima suap di dalam kekuasaan. (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Tentang “hadiah” seseorang kepada pejabat negara, Rasulullah saw. menamakannya dengan istilah “ghulul” atau “shut”, yakni harta haram. Rasulullah saw. bersabda:

«هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ»

Hadiah yang diterima para penguasa adalah ghulul (harta haram). (HR Ahmad dan al-Baihaqi).

Dalam sistem Islam, penegakkan hukum akan efekif karena secara i’tiqadi para penegak hukum melakukan ibadah ketika menerapkan hukum (Islam). Dalam masa keemasan Islam, bahkan kesadaran penegakan hukum bukan hanya disadari oleh pelaku penegak hukum, namun terpidana hukum pun dengan dorongan keimanan, rela diterapkan hukuman atas dirinya, karena itu merupakan penebus (jawabir), agar dia tidak dihukum lagi di akhirat dengan hukuman yang lebih berat dan pedih.

Wahai kaum Muslim:

Sudah sepatutnya disadari oleh kaum Muslim, bahwa penerapan syariah Islam dalam institusi Khilafah Islamiyah adalah prasyarat utama bagi terealisinya solusi Islam dalam menangani masalah korupsi ini. Atas dasar keimanan, dan realitas yang ada, kita yakin bahwa korupsi tidak akan pernah teratasi kecuali dengan penerapan syariah Islam.

Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. [].

KOMENTAR:

Prostitusi Pelajar di Kediri: Banyak tak perawan sejak SMP (Detik.com, 12/6/07).

Na‘udzu billâh! Sudah banyak bukti semacam ini. Masihkah penguasa cuma diam saja?!

BULETIN AL-ISLAM EDISI 358

Pekan-pekan terakhir ini, sejumlah media menjadikan kasus penembakan warga Desa Alastelogo di Pasuruan Jawa Timur oleh pasukan Marinir sebagai headline (berita utama). Sebagaimana diberitakan, penembakan yang berujung pada tewasnya 4 orang warga dan 8 orang luka-luka itu dipicu oleh persoalan sengketa tanah. Sengketa tanah ini sudah berlangsung sejak tahun 1998. Berdasarkan informasi dari Dinas Informasi dan Komunikasi Pemprov Jatim, sengketa tanah itu bermula ketika pada tahun 1960 TNI AL membeli tanah di Grati Pasuruan seluas 3.569 hektar. Pembayaran tanah dan penggantian bangunan diselesaikan tahun 1963. Upaya-upaya penyelesaian sertifikasi tanah yang dilaksanakan Lantamal III Surabaya sejak 20 Januari 1986 dapat terealisasi oleh BPN pada tahun 1993 dengan terbitnya sertifikat sebanyak 14 bidang dengan luas 3.676 hektar. Meski demikian, di lapangan masih ditemukan penduduk yang belum melaksanakan pindah dari tanah yang telah dibebaskan oleh TNI AL. Lalu pada 30 Mei 2007 lalu, pecahlah bentrokan antara Marinir dengan warga setempat. (Detik.com, 30/05/07).

Sebelumnya, persoalan di seputar sengketa tanah yang nyaris menimbulkan bentrokan berdarah juga terjadi di Meruya Selatan Jakarta Barat. Sengketa terjadi antara PT Porta Nigra dan warga Meruya Selatan. Dalam sengketa ini, Porta Nigra mengajukan bukti berupa 104 girik. Porta Nigra kemudian mengajukan kasasi ke MA dan memenangi perkara ini tahun 2001. Ketika Porta Nigra menang, ternyata telah terbit setidaknya 6.426 sertifikat milik warga dalam kurun waktu 1995-2000. (Republika.co.id, 23/05/2007).

Terkait dengan banyak mencuatnya kasus sengketa tanah ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto mengatakan, bahwa terdapat sedikitnya terdapat 2.810 kasus sengketa tanah skala nasional. Kasus sengketa tanah yang berjumlah 2.810 kasus itu tersebar di seluruh indonesia dalam skala besar. Yang bersekala kecil, jumlahnya lebih besar lagi, katanya. (Antara.co.id, 22/05/07).

Akar Masalah Sengketa Tanah

Melihat berbagai kasus di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan mengapa masalah sengkata tanah tersebut sering mencuat ke permukaan. Pertama: Sistem administrasi pertanahan, terutama dalam hal sertifikasi tanah, yang tidak beres. Adanya sertifikat kepemilikan tanah ganda, misalnya, adalah salah satu dampaknya. Masalah ini muncul boleh jadi karena sistem administrasi yang lemah dan mungkin pula karena banyaknya oknum yang pandai memainkan celah-celah hukum yang lemah. Dalam kasus sengkata tanah di Meruya Selatan, misalnya, hal itu diakui oleh anggota Komisi II Anhar Nasution. Dia menyatakan, ada dugaan kasus ini muncul ketika Pemda DKI mengalihkan aset tanahnya seluas 301 hektar di daerah itu. Namun, pengalihan aset itu tidak dilakukan secara tertib sehingga terjadi penggelapan data dan informasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Priyo Budi Santoso menduga, kesimpangsiuran kepemilikan lahan tersebut disebabkan adanya “kongkalingkong” oknum Pemda, aparat BPN, dan pihak lain. (Republika.co.id, 23/05/2007).

Kedua: Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam distribusi pemilikan tanah ini—baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian—telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan, tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil-alih oleh para pemodal dengan harga murah. Di Pulau Jawa saja dalam kurun waktu tiga tahun (1991–1993) lahan sawah produktif yang beralih fungsi seluas 57.987,50 ha, 16.452,30 ha untuk perumahan dan industri, 5.210,20 ha untuk perusahaan/perkebunan, dan 26.774,20 ha untuk peruntukan lainnya di luar sektor pertanian seperti misalnya, tempat rekreasi elitis, lapangan golf, dan lain-lain. (Firmasnyah, Psdal.lp3es.or.id, Juli-Agustus 1999).

Ketiga: Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Di Jabotabek saja, misalnya, luas lahan yang dikuasai pengembang swasta sejak tahun 1998 mencapai sekitar 100.000 hektar dan 75% di antaranya dibiarkan terlantar. (Indonesia-house.org, 14/10/03). Ironisnya, ketika masyarakat miskin mencoba memanfaatkan lahan terlantar tersebut dengan menggarapnya, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, dengan gampangnya mereka dikalahkan “hak”-nya di pengadilan tatkala muncul sengketa.

Tidak jarang pula, karena tidak adanya bukti legal-formal atas kepemilikan tanah, banyak warga masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang tinggal di kota-kota besar, digusur oleh penguasa. Di DKI Jakarta, misalnya, selama tahun 2002 saja terjadi 26 kasus penggusuran pemukiman: sedikitnya 4.908 rumah dihancurkan dan 18.732 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kemudian tahun 2003 terjadi 15 kasus penggusuran pemukiman: sedikitnya 7.280 KK kehilangan tempat tinggal. (Sumber: diolah kembali dari hasil investigasi Institut Sosial Jakarta [ISJ], Forum Warga Kota Jakarta [FAKTA], dan pemberitaan media massa ibukota 2001 – 2003).

Di sisi lain, statistik menunjukkan, semasa 1960-2002 terjadi distribusi 885.000 hektar tanah bagi petani, tetapi tidak lebih dari 2 persen total luas tanah pertanian. Tanah seluas itu dibagikan kepada 1,3 juta jiwa keluarga petani, yang hanya tujuh persen dari total jumlah rumah tangga di sektor pertanian. Rata-rata yang diredistribusi hanya mencapai 25.000 bidang tanah per tahun. (Gabriel Triwibawa, Bpn.go.id, 31/10/2006). Bandingkan dengan penggundulan hutan dalam industri kayu oleh segelintir konglomerat yang mencapai luas enam kali lapangan bola permenit! Hanya dalam kurun waktu 50 tahun, hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar (55%), terutama karena penebangan oleh sejumlah perusahaan besar pemilik HPH.

Solusi Islam

Dari akar persoalan di atas, syariah Islam setidaknya memberikan 4 (empat) solusi mendasar. Pertama: Kebijakan menghidupkan tanah mati (ihyâ’ al-mawât). Dalam hal ini, syariah Islam mengizinkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan tanah-tanah yang mati (tidak produktif) dengan cara mengelola/menggarapnya, yakni dengan menanaminya. Setiap tanah yang mati, jika dihidupkan/digarap oleh orang, adalah milik orang yang bersangkutan. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi saw. berikut:

«مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ ِلأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ»

Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan milik orang lain, maka dialah yang paling berhak. (HR al-Bukhari).

«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang memagari sebidang tanah (kosong) dengan pagar, maka tanah itu menjadi miliknya. (HR Abu Dawud).

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. (HR al-Bukhari).

Hadis ini berlaku mutlak bagi siapa saja, baik Muslim ataupun non-Muslim. Hadis ini menjadi dalil bagi kebolehan (mubah) bagi siapa saja untuk menghidupkan/memagari tanah mati tanpa perlu izin kepala negara (khalifah). Alasannya, karena perkara-perkara yang mubah memang tidak memerlukan izin khalifah. (An-Nabhani, 1990: 138).

Kedua: Kebijakan membatasi masa berlaku legalitas kepemilikan tanah, dalam hal ini tanah pertanian, yang tidak produktif alias ditelantarkan oleh pemiliknya, selama 3 (tiga) tahun. Ketetapan ini didasarkan pada kebijakan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. yang disepakati (ijmak) oleh para Sahabat Nabi saw. Beliau menyatakan:

«لَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌ بَعْدَ ثَلاَثِ سَنَوَاتٍ»

Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang dipagarinya itu) setelah (menelantarkannya) selama tiga tahun.

Dengan ketentuan ini, setiap orang tidak bisa seenaknya memagari tanah sekaligus mengklaimnya secara sepihak, sementara dia sendiri telah menelantarkannya lebih dari tiga tahun. Artinya, setelah ditelantarkan lebih dari tiga tahun, orang lain berhak atas tanah tersebut.

Ketiga: Kebijakan Negara memberikan tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat (iqthâ‘ ad-dawlah). Hal ini didasarkan pada af‘âl (perbuatan) Rasulullah saw., sebagaimana yang pernah Beliau lakukan ketika berada di Madinah. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin sepeninggal Beliau (An-Nabhani, 1990: 120). Pemberian cuma-cuma dari negara ini berbeda faktanya dengan menghidupkan tanah mati. Perbedaannya, menghidupkan tanah mati memang berhubungan dengan tanah mati, yang tidak dimiliki seseorang dan tidak ada bekas-bekas apapun (pagar, tanaman, pengelolaan dll) sebelumnya. Adapun pemberian tanah secara cuma-cuma oleh negara tidak terkait dengan tanah mati, namun terkait dengan tanah yang pernah dimikili/dikelola oleh seseorang sebelumnya yang—karena alasan-alasan tertentu; seperti penelantaran oleh pemiliknya—diambilalih oleh negara, lalu diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya.

Keempat: Kebijakan subsidi Negara. Setiap orang yang telah memiliki/menguasai tanah akan dipaksa oleh negara (khalifah) untuk mengelola/menggarap tanahnya, tidak boleh membiarkannya. Jika mereka tidak punya modal untuk mengelola/menggarapnya, maka negara akan memberikan subsidi kepada mereka. Kebijakan ini pernah ditempuh oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Beliau pernah memberikan dana dari Baitul Mal (Kas Negara) secara cuma-cuma kepada petani Irak, yang memungkinkan mereka bisa menggarap tanah pertanian serta memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pendek kata, tidak ada cara lain bagi kaum Muslim saat ini selain bersegera untuk menerapkan syariah Islam secara total, termasuk menyangkut pertanahan, dan mengangkat seorang khalifah yang akan menjadi pelaksananya. Hanya dengan itulah, problem sengketa tanah, termasuk problem-problem lainnya, akan dapat diselesaikan secara tuntas; sesuatu yang—selama puluhan tahun—gagal diselesaikan oleh sistem hukum sekular saat ini, yang terbukti bobrok! Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. []

KOMENTAR:

Jumlah Penduduk Miskin Diperkirakan Bertambah. (Republika, 05/06/2007)

Artinya, peran pemerintah dalam mensejahterakan rakyat adalah nol besar.

BULETIN AL-ISLAM EDISI 357

Diakui atau tidak, berbagai penyimpangan dan kemaksiatan makin banyak dilakukan oleh kaum Muslim saat ini, baik di kalangan masyarakat umum maupun pejabat pemerintah/penguasa. Semua itu mereka lalukan seolah-olah Allah SWT tidak melihatnya.

Di tengah-tengah masyarakat, hidup bebas tanpa aturan sudah menjadi gejala umum. Sikap individualis, hedonis (sekadar mencari kesenangan) dan permissif (bebas) kian melekat dalam perilaku keseharian. Standar halal dan haram makin tergerus dalam berbagai aspek kehidupan. Di bidang ekonomi, misalnya, orang hanya berpikir bagaimana meraih untung, tidak peduli dengan cara apa. Pemalsuan produk, pembalakan hutan, pengoplosan BBM sampai penggunaan bahan-bahan campuran yang haram akhirnya dilakukan demi meraup untung. Semua itu mereka lakukan seolah-olah Allah tak melihatnya.

Dunia pendidikan juga dipenuhi segudang masalah. Di antaranya: akhlak peserta didik yang kian menipis dan tak sedikit pula anak sekolah/remaja yang terjerembab dalam kehidupan seks bebas. RCTI (25/5/2007) mewartakan, seks bebas di kota-kota besar sudah melampau batas. Seks bebas di kalangan remaja Makasar di SMP sudah mencapai 40–50 persen, di kalangan SMA 60–90 persen, dan di tingkat mahasiswa sudah mencapai angka 90 pesen. Sementara itu, lebih dari 2 juta remaja kita telah terperosok ke dunia hitam narkoba.

Adapun di tingkat elit pejabat/penguasa, termasuk wakil rakyat, gejala tak peduli terhadap aturan-aturan Allah dan abai terhadap batasan halal-haram semakin terang-terangan. Birokrasi di negeri ini sudah biasa dipenuhi dengan budaya sogok-menyogok. Tanpa “uang pelicin” perkara mudah menjadi sulit dan rumit. Korupsi pun dilakukan secara ‘berjamaah’. Setiap instansi seolah punya “kerajaan” dan “kekuasaan” tersendiri sehingga legal untuk melakukan berbagai pungutan. Tidak kurang dari 1.366 Perda tentang pajak dan retribusi (pungutan) tidak dilaporkan ke Depkeu, yang akhirnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi (Kompas, 22/5/07).

Kebijakan-kebijakan politik penguasa dan wakil rakyat pun semakin tidak berpihak kepada rakyat. Pemerintah dan DPR, yang sejatinya menjadi wakil rakyat, rela meloloskan berbagai undang-undang yang justru menyengsarakan rakyat. UU SDA, UU Energi dan terakhir UU Penanaman Modal hanyalah di antara sekian UU yang diduga hanya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak asing untuk menguasai berbagai sumber kekayaan milik rakyat. Bahkan kerjasama pertahanan antara Pemerintah RI dan Singapura pun diduga hanya merugikan kedaulatan Indonesia dan menjadi ancaman bagi keutuhan negeri ini. Singkatnya, para pengkhianat dan komprador asing dari kalangan elit ini semakin tak terkendali.

Sementara itu, peran partai politik tidak banyak diharapkan. Kepentingan kelompok dan golongan masih mendominasi. Perebutan jabatan dan kursi masih menjadi arus utama perjuangan partai dan para aktivisnya. Saat mereka dirundung persoalan, seperti tuduhan menerima dana kampanye, mereka segera berkelit dan dengan keras membantahnya. Lalu perseteruan tokoh politik dan penguasa di seputar dana DKP dan dana asing dalam Pemilu 2004 pun, yang sempat mencuat akhir-akhir ini, berakhir dengan sebuah antiklimaks; seolah-olah selesai hanya dengan kompromi kedua belah pihak. Pendekatan politik dipisahkan dari pendekatan hukum dalam mengatasi perseteruan tersebut. Ini semakin menunjukkan bahwa politik seolah-olah melulu berkaitan dengan bagaimana meraih dan mempertahankan kekuasaan dan pengaruh; bukan ditujukan untuk melayani kepentingan rakyat. Akibatnya, ketika kompromi politik di kalangan elit terjadi, masalah seolah dianggap selesai; padahal masalah yang dihadapi rakyat (seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketidakadilan dll) tidak pernah tersentuh, apalagi terpecahkan.

Kalaulah nanti pendekatan hukum yang dipakai, ini pun tidak terlalu bisa diharapkan. Sudah bukan rahasia umum bahwa hukum dan peradilan sekular di negeri ini selalu gagal dalam mengadili kasus-kasus yang melibatkan para pejabat atau penguasa. Karena itu, pengusutan kasus dana dari DKP dan pihak asing kepada para capres dan cawapres pada Pemilu 2004 akan sulit dilakukan, sebagaimana sulitnya memberantas kasus-kasus korupsi para pejabat/penguasa selama ini. Di samping karena sistem hukum dan peradilannya bobrok, moralitas para aparat penegak hukumnya pun runtuh. Jaksa Agung Hendarman Supandji hari Jumat (25/5) di Jakarta mengungkapkan, “Jaksa-jaksa di DKI paling tinggi melakukan pelanggaran.” Ada 166 jumlah laporan jaksa nakal se-Indonesia hanya dalam jangka waktu Januari-Maret saja (Republika, 26/05/07). Sekali lagi, semua itu mereka lakukan seolah-olah Allah SWT tidak melihatnya.

Budayakan Sikap Murâqabah

Jelas, ada suatu yang salah dari keberislaman umat di negeri ini. Dalam hal ini, sikap murâqabah (selalu merasa dekat dan diawasi Allah), sebagai konsekuensi keimanan seorang Muslim, seolah tidak tampak dalam kehidupan kaum Muslim saat ini.

Mungkin dari kita hari ini sudah lupa tentang ihsân yang telah berabad-abad diajarkan Baginda Rasul saw. Diriwayatkan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul—yang ternyata adalah Malaikat Jibril—tentang ihsân. Laki-laki itu bertanya kepada Rasul, “Ceritakanlah kepadaku tentang ihsân.” Rasulullah saw. menjawab, “Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Kita juga mungkin lalai bahwa segala gerak lahiriah dan batiniah kita akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah SWT di akhirat kelak. Allah SWT berfirman:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. (QS al-Isra’ [17]: 36).

Sabda Nabi saw. dan firman Allah SWT di atas seharusnya menjadikan setiap Muslim, rakyat biasa ataupun pejabat/penguasa, di mana pun dan kapan pun berada, harus memiliki kesadaran bahwa dia selalu diawasi oleh Allah SWT. Allah tidak pernah lengah terhadap segala apa yang kita perbuat. Singkatnya, sikap murâqabah harus membudaya.

Sikap dan budaya murâqabah ini tidak akan muncul jika tidak didorong oleh keyakinan dan keimanan yang kuat dan produktif. Keimanan semacam ini didapat melalui proses berpikir yang mendalam, bukan karena faktor pewarisan. Terdapat ratusan ayat bertemakan keimanan yang senantiasa dikaitkan dengan proses berpikir. Banyak ayat al-Quran sering mengambil tema tentang lingkungan, kehidupan, alam semesta, dan apa saja yang ada pada diri manusia untuk menuntun dan mengajak manusia berpikir, yang mengarahkan pada keimanan yang hakiki. Imam Syafii pernah menyatakan, “Ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah berfikir dan mencari dalil untuk makrifat kepada Allah…Hal ini merupakan suatu kewajiban dalam bidang ushuluddin.”

Dengan proses berpikir yang mendalam inilah akan muncul sebuah keimanan yang kokoh dan produktif. Keimanan yang demikian akan menjadi landasan bagi ketundukan dan kepatuhan hawa nafsu seorang Muslim terhadap syariah Allah SWT. Dengan begitu, seorang Muslim, dengan penuh kesadaran, sekuat tenaga selalu berusaha menyelaraskan segala aktivitasnya dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Lebih dari itu, Islam tidak pernah membiarkan seseorang yang mengaku beriman tanpa ada kejelasan tolok ukur dalam perbuatannya. Baginda Nabi saw. menjuluki orang yang tidak bisa mencegah kemungkaran dengan kekuatan fisik dan lisan sebagai orang yang lemah iman (adh‘af al-imân). Lalu bagaimana kadar keimanan orang yang jelas-jelas menganjurkan kemungkaran dengan menerapkan hukum-hukum asing di negeri ini? Bagaimana tingkat keimanan seorang yang mencabik-cabik hati dan perasaan kaum Muslim dengan menyetujui Resolusi PBB No 1747 yang menghukum Iran? Adakah masih tersisa keimanan seorang Muslim yang menjual harta dan kekayaan umat kepada asing melalui berbagai UU yang mereka sahkan?

Budaya Murâqabah Harus Disertai dengan Penerapan Syariah

Mewujudkan sikap dan budaya murâqabah (selalu merasa diawasi Allah SWT) dalam kehidupan bukanlah perkara mudah. Peran bersama individu, kontrol masyarakat dan penegakkan hukum Islam oleh negara mutlak diperlukan.

Secara individual, agar kesadaran individu terwujud diperlukan adanya upaya pendidikan dan pembinaan serius yang berkesinambungan dengan berbagai cara dengan wasilah yang beragam. Pembinaan yang dilakukan harusnya memiliki karakter mendasar dengan proses berpikir yang jernih. Dengan begitu, keimanan yang mendalam bisa ditanamkan. Dengan itu pula seorang Muslim akan selalu terdorong untuk terikat dengan seluruh aturan Allah SWT.

Namun demikian, karena karakter manusia yang mudah berubah, hawa nafsunya pun sering cenderung memerintahkan kejahatan, maka jelas diperlukan kontrol dari sesama Muslim atau masyarakat. (Lihat: QS Ali Imran [3]: 104).

Yang lebih penting dari sekadar peran individu dan kontrol masyakat, tentu saja adalah penegakan hukum oleh negara (pemerintah/penguasa). Hukum yang dimaksud tentu adalah hukum Allah, bukan hukum sekular buatan manusia yang terbukti lemah dan tidak bisa diharapkan dalam mengadili manusia sekaligus mengatasi berbagai persoalan mereka. Di sinilah penting dan wajibnya negara menerapkan syariah Islam. Hanya syariah Islamlah, yang notabene merupakan hukum Allah, yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan manusia, karena memang bersumber dari Pencipta manusia.

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan dengan Allah bagi kaum yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).

Murâqabah tanpa kontrol masyarakat dan penegakkan syariah oleh negara hanya akan seperti upaya tambal-sulam; tentu tidak akan bisa diharapkan dapat mengatasi segala penyimpangan dan pelanggaran terhadap syariah-Nya.

Karena itu, masihkan kita berpangku tangan dan belum tergerak untuk segera menerapkan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan?!

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا ِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ[

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya jika dia menyeru kalian pada sesuatu yang bakal memberikan kehidupan bagi kalian (QS al-Anfal [8]: 24). []

Komentar Al-Islam:

Presiden SBY: Umat Islam terlihat lemah karena dianggap lemah (Republika, 29/5/07).

Umat Islam lemah karena pemimpinnya juga lemah, mudah tunduk pada kekuatan asing.

BULETIN AL-ISLAM EDISI 356

Kucuran dana non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mulai terkuak dalam persidangan kasus dana non-bujeter DKP. Saksi Didik Sadeli, Sekretaris Umum Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau Terpencil DKP, mengungkap adanya aliran dana kepada sejumlah partai politik saat berlangsungnya Pemilihan Presiden 2004. Sadeli menyatakan, pasangan Capres-Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menerima lebih dari Rp 400 juta. Dana tersebut disalurkan kepada Tim Sukses SBY-JK dan Blora Center. Capres Megawati Sukarnoputri juga tidak luput dari aliran dana DKP. Menurut Sadeli, Mega Center telah menerima sekitar Rp 280 juta. Capres Wiranto yang diusung Golongan Karya dan Partai Kebangkitan Bangsa juga disebut Sadeli menerima bantuan dari dana non-bujeter DKP. Tim Sukses Wiranto disebut-sebut menerima Rp 20 juta. Dalam persidangan sebelumnya terungkap, bahwa dana tersebut banyak mengalir ke nelayan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pembangunan rumah ibadah (masjid, gereja, pura), dll. Menurut Mantan Menteri DKP, Rokhmin Dahuri, kira-kira sepuluh persen dari dana itu mengalir ke tokoh, tim sukses dan partai politik pada saat kampanye Pemilu 2004 sesuai proposal.

Hal ini senada dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut informasi dari ICW, dana non-bujeter DKP mengalir ke Amien Rais untuk biaya politik dalam Pemilu Presiden 2004 sebesar Rp 225 juta. Mega Centre selaku bagian tim sukses Megawati memperoleh aliran dana sebesar Rp 300 juta. Bahkan tim sukses pasangan calon terpilih SBY-JK juga mendapatkan aliran dana sebesar Rp225 juta. ICW juga mencatat bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun mendapatkan dana sejumlah Rp 300 juta. Aliran itu dinilai oleh Koordinator ICW Ibrahim Fahmi Badoh sebagai pelanggaran aturan yang serius. Sebab, menurut pasal 28 UU 31 Tahun 2002, bantuan Rp 300 juta untuk parpol itu sudah melampaui batas aturan yang ditentukan dalam ketentuan pendanaan partai politik.

Sayang, para pihak bersikap defensif (membela diri), berkelit atau menyangkal. Berbeda dengan yang lain, Amien Rais mengakui secara jujur bahwa dirinya dan PAN menerima dana non-bujeter DKP sebesar Rp 200 juta. Amien mengatakan, PAN menerima cek sebanyak delapan lembar dengan total dana sebesar Rp 200 juta. Cek itu diterima dari mantan Menteri DKP Rokhmin Dahuri menjelang masa kampanye Pemilu 2004.

Amien berharap, pengakuannya ini bisa membuka jalan bagi para penegak hukum yang sedang mengusut kucuran dana non-bujeter DKP. Amien pun meminta agar kasus ini diusut tuntas. Selain itu, Amien mengungkap bahwa ada pasangan capres-wapres yang langsung mendapatkan dana dari Washington. Sejatinya hal ini pun diungkap karena sudah menjurus pada skandal dengan asing. Sayang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru menutup penyelidikan kasus tersebut.

Kasus penerimaan dana non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk dana kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 lalu, menurut pakar hukum pidana Universitas Indonesia Rudy Satrio, SH (19/5/07), merupakan bentuk gratifikasi dan tindak pidana korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) harus berani memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk dimintai keterangan di muka persidangan. Karena itu, kasus ini demikian dahsyat, karena melibatkan/menyeret parpol besar dan calon-calon presiden kala itu.

Beberapa Pelajaran

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Pertama: mahalnya kejujuran. Berbagai pihak yang disebut-sebut menerima dana dari DKP banyak yang mengelak. Namun, suara lantang Amien Rais yang mengaku secara terbuka melahirkan sebuah pertanyaan, tidak mungkinkah capres dan tim sukses lain pun menerimanya? Benarkah bantahan tersebut? Hal ini perlu dibuktikan.

Terlepas dari itu, semua ini semakin menunjukkan bahwa perilaku para elit politik menunjukkan sikap mendua. Hal ini tidak aneh dalam dunia politik kapitalis sekular. Sebab, sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, kebohongan dalam politik sekular merupakan suatu hal yang biasa.

Perpolitikan seperti ini berbeda dengan politik islami. Dalam Islam, kedustaan dan ketidakjujuran amat dibenci Allah SWT. Bahkan kedustaan dan ketidakjujuran akan menghantarkan pada kejahatan. Nabi saw. menyatakan:

وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

Sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan ke neraka. Jika seseorang membiasakan diri dalam kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. (Muttafaq ’alaih).

Jelas, kedustaan dan ketidakjujuran hanya akan membawa kejahatan. Berbagai kezaliman, ketidakadilan, tebang pilih, dan pengabaian hak-hak rakyat yang kini dirasakan rakyat tidak dapat dilepaskan dari budaya politik tidak jujur.

Kedua: kecurangan yang dibiarkan. Penggunaan uang rakyat untuk kepentingan partai politik tertentu dan kampanye capres-wapres merupakan kecurangan. Dalam Islam, menggunakan harta negara atau harta rakyat merupakan suatu tindak kecurangan. Di akhirat, kecurangan ini akan berbalik kepada dirinya. Para pejabat semestinya khawatir akan hisab dari Allah SWT tersebut. Di dunia boleh saja mereka lolos. Namun, di akhirat pasti terjerat.

Muadz bin Jabal menceritakan saat beliau diangkat sebagai penguasa daerah sekaligus qâdhî (hakim):

Rasulullah saw. mengutusku ke Yaman sebagai penguasa daerah. Setelah aku berangkat, Beliau mengutus orang lain menyusulku. Aku pun pulang kembali. Sesampainya kepada Nabi saw., Beliau bertanya kepadaku, ”Tahukah engkau, mengapa aku mengutus orang menyusulmu? Janganlah engkau mengambil sesuatu untuk kepentingan sendiri tanpa seizinku. Itu merupakan kecurangan. Siapa saja yang berbuat curang, kelak pada Hari Kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan memikul beban kecurangannya. Untuk itulah engkau kupanggil. Sekarang, berangkatlah untuk melaksanakan tugas pekerjaanmu.” (HR at-Tirmidzi).

Hadis ini menegaskan keharaman mengambil harta rakyat untuk kepentingan sendiri, yakni bukan kepentingan rakyat. Harta untuk memperkaya diri, partai politik tertentu, atau kampanye agar terpilih menjadi kepala negara merupakan pengambilan harta untuk kepentingan sendiri. Karenanya, itu merupakan kecurangan.

Ketiga: sulitnya pemberantasan korupsi. Sikap defensif (membela diri) dengan melakukan berbagai bantahan tidak menerima dana DKP hanya menunjukan, betapa pemberantasan di era pemerintahan sekarang sangat sulit. Tebang pilih pemberantasan korupsi pun tak lagi hanya dugaan, tetapi semakin nyata. Intelektual yang tidak ditopang langsung oleh kekuatan politik seperti Nazaruddin Syamsuddin dijebloskan ke penjara. Rokhmin Dahuri yang dikenal jujur, bersih dan sangat perhatian pada pengembangan nelayan kecil dengan gampang dijebloskan ke tahanan. Namun, mereka yang dekat dengan kekuasaan tetap tidak diusik. Sikap ini akan dimanfaatkan banyak pihak yang terlibat korupsi untuk lebih dekat dengan kekuasaan supaya luput dari jeratan hukum. Para pejabat yang sedang berkuasa seakan kebal hukum. Apalagi DPR menghentikan proses penyelidikan dana DKP yang mengalir ke sebagian anggotanya. Semuanya ini telah membentuk sistem yang melanggengkan korupsi.

Kalau negara ingin bebas korupsi, tegakkanlah segera syariah Islam. Tengoklah betapa Islam memberikan solusi. Sebagai teladan, Khalifah Umar bin al-Khaththab telah menyita kekayaan beberapa orang kepala daerah dan pejabat. Pasalnya, ada indikasi kuat bahwa mereka memperoleh kekayaan tersebut secara tidak sah dan melawan hak. Bahkan beliau menyita seekor unta milik anak lelakinya sendiri ketika dilihat unta itu menjadi gemuk karena digembalakan bersama-sama dengan unta kaum Muslim yang diurus Baitul Mal (Perbendaharaan Negara). Hal ini beliau pandang sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan negara. Beliau pun memerintahkan anaknya menjual unta itu dan keuntungannya diberikan kepada Baitul Mal.

Keempat: pembuatan undang-undang harus dengan uang. Dalam kasus DKP terungkap ada dana miliaran masuk ke DPR untuk mengegolkan undang-undang terkait kelautan, perikanan dan pesisir. Ini adalah fenomena gunung es yang menggambarkan bahwa jika UU ingin disahkan harus ada uang suap. Dari sini dapat dipahami, mengapa UU tidak berpihak kepada rakyat melainkan kepada para pemilik modal. Sebut saja, UU Migas, Sumberdaya Air, Penanaman Modal, dll. Sebaliknya, RUU Anti Pornografi-Pornoaksi tidak jelas rimbanya. Berbeda dengan Islam. UU tinggal digali dari al-Quran dan as-Sunnah yang berasal dari Allah SWT, Zat Yang berpihak baik pada orang miskin maupun kaya.

Kelima: kini kedudukan menteri merupakan sumber ’setoran’ bagi pejabat/partai. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semua departemen memberikan ’setoran’, terutama menjelang Pemilu atau Pemilihan Presiden.

Dalam sistem demokrasi jabatan kepala departemen atau menteri lebih merupakan hasil politik dagang sapi. Muaranya, kedudukan tersebut dijadikan sebagai alat untuk memperkokoh partai masing-masing. Berbeda dengan itu, kepala departemen dalam Khilafah didedikasikan bagi kepentingan rakyat. Mereka akan bekerja demi rakyat dengan keahliannya.

Wahai kaum Muslim:

Kasus dana nonbujeter DKP telah membuka mata kita, bahwa sistem yang sedang berlangsung saat ini jelas-jelas rusak, dan diakui atau tidak telah menjerumuskan pada kehancuran Indonesia. Maka, hanya ada satu pilihan, yaitu syariah Islam. Syariah Islam dengan sistem Khilafahlah yang akan menyelamatkan rakyat dan negeri ini dari kehancuran.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu,(QS. Al-Anfâl [8]: 24) []

Komentar AL-Islam:

Israel Intruksikan, “Bunuh Khalid Mishal dan Ismail Haniyah!” (Eramuslim.com, 22/5/07).

Satu lagi bukti, damai dengan Israel hanyalah omong-kosong. Hanya jihad (perang) yang dapat menghentikan Israel!

BULETIN AL-ISLAM EDISI-355

Halaman utama Republika (11/5/2007) memuat judul berita, “Situasi Saat Ini Mirip Krisis”. Judul berita tersebut merupakan kutipan langsung pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah konferensi pers. Sebenarnya pernyataan yang disampaikan hanyalah oleh-oleh Ibu Menteri setelah mengikuti pertemuan internasional dengan para pejabat Bank Pembangunan Asia (ADB) dan konsultan asing di Kyoto-Jepang. Dalam pertemuan tersebut para pejabat ADB menjelaskan hasil analisisnya, bahwa kondisi negara-negara Asia saat ini sudah mirip kondisi tahun 1997.

Hari berikutnya, Menko Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia (BI) membantah pernyataan Menteri Keuangan. Konon bantahan tersebut disampaikan setelah Tim Ekonomi dipanggil Presiden SBY dan Wapres JK yang tidak sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan.

Banyak hal yang penting dicermati dari berita tersebut. Pertama: kabar bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan karena situasinya sudah mendekati krisis jelas membuat rakyat resah. Tahun ini, sepuluh tahun setelah Indonesia dilanda krisis yang amat dalam tahun 1997/1998, masyarakat masih merasakan dampak buruk yang ditimbulkan oleh krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi tersebut. Kesempatan untuk mencari pekerjaan jauh lebih sulit dibandingkan dengan sebelum krisis. Kesejahteraan masyarakat bawah juga lebih buruk daripada sebelum krisis akibat laju kenaikan harga-harga barang yang lebih cepat dibandingkan dengan laju pendapatan masyarakat. Rezim berubah, tetapi kondisi rakyat tidak beranjak.

Kedua: sesungguhnya apa yang disampaikan Menteri Keuangan tentang kondisi ekonomi yang cukup mengkhawatirkan bukanlah isu baru. Para ekonom domestik yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit telah menyampaikan kekhawatiran akan terjadinya kembali krisis ekonomi. Sejak Januari peringatan tersebut telah diberikan. Bahkan Tim Ekonomi sudah diminta untuk segera mengubah haluan kebijakan ekonominya untuk menghindarkan Indonesia dari krisis moneter dan krisis ekonomi. Sayang, peringatan para analis dalam negeri masih tetap dianggap angin lalu oleh Tim Ekonomi SBY-JK. Mereka bahkan dengan segera memberikan sanggahan-sanggahan. Baru setelah hasil analisis yang sama disampaikan oleh para pejabat ADB dan konsultan asing dalam forum yang dihadiri Menteri Keuangan se-Asia, para menteri ekonomi pun bisa menerima. Benar-benar mental inlander (terjajah) masih sangat kental. Sungguh, asing dianggap segala-galanya. Jika untuk menganalisis kondisi ekonomi negara sendiri pun harus menunggu pendapat apa kata pejabat asing, apalagi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi.

Ketiga: ketidakkonsistenan pernyataan para pejabat tinggi tentang kondisi ekonomi yang sesungguhnya telah menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang lemah. Pernyataan pejabat negara, apalagi setingkat menteri, jelas bukan hal biasa karena akan berdampak besar di masyarakat. Jika menurut para menteri ekonomi kita tidak perlu mengkhawatirkan kondisi ekonomi, mengapa analis dan ekonom dalam dan luar negeri justru menyimpulkan yang sebaliknya? Bukankah ini tidak lebih dari sekadar menutupi kebobrokan yang makin hebat? Rakyat boleh jadi diam, tetapi di akhirat Allah Swt. pasti memintai pertanggungjawaban. Tidakkah para pejabat takut akan hisab Allah, Zat Yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa?

Potensi Krisis

Apa yang sebenarnya terjadi dengan ekonomi Indonesia? Benarkah krisis bisa kembali terjadi? Apa indikator-indikator yang menunjukkan hal bahwa koreksi ekonomi akan terjadi?

Pertama: hampir semua negara yang pernah terkena krisis berpotensi untuk kembali dilanda krisis. Apalagi jika sembuhnya ekonomi dari krisis bersifat semu karena hanya ditopang oleh utang luar negeri, bukan oleh kinerja ekspor atau investasi. Seperti diketahui, ”dokter” krisis moneter dunia adalah adalah Lembaga Moneter Internasional (IMF). Siapapun negara yang menjadi pasiennya, apapun karateristik sosial-ekonominya, resep yang diberikan sama: mengguyur dengan utang dan mendorong perombakan struktur ekonomi di berbagai sektor agar lebih terintegrasi dengan ekonomi global yang sarat dengan kepentingan negara besar.

Fakta membuktikan, bahwa banyak pasien IMF yang hanya sembuh sementara, kemudian kambuh kembali sehingga akhirnya menjadi pasien kambuhan. Banyak contoh kasus di Amerika Latin dan Afrika. Sebagai contoh, Argentina yang telah menjadi pasien kambuhan IMF sejak 1970-an kembali menghadapi krisis yang dahsyat pada tahun 1999. Dampak dari krisis semakin dalam karena kondisi keuangan negara sudah semakin terperangkap utang dan aset-aset negara telah habis akibat diprivatisasi. Hal yang sama terjadi pada Brazil, Paraguay, Turki, Rusia, dan sebagainya.

Bagaimana dengan Indonesia? Sejak pemerintah Orde Baru mengundang IMF, resep beracun mereka kita telan. Berbagai konsep konservatif ala Washington Consensus telah diadopsi seperti: anggaran ketat dengan menambah utang dan memangkas berbagai subsidi; liberalisasi yang luar biasa di sektor keuangan, industri dan perdagangan; serta privatisasi brutal kepada asing yang mengakibatkan kerugian besar baik secara finansial maupun ekonomi.

Sayang, meskipun kerjasama dengan IMF telah berakhir dan utang IMF telah terbayar, tim ekonomi andalan Presiden SBY-JK masih tetap melaksanakan tiga konsep utama IMF, yakni menambah utang luar negeri dari Bank Dunia dan ADB serta utang dalam negeri lewat penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) untuk membiayai anggaran. Privatisasi pun masih terus dilakukan. Bahkan Sofyan Djalil, menteri BUMN yang baru, telah menegaskan untuk memprivatisasi seluruh BUMN dalam waktu cepat. Belum lagi liberalisasi yang semakin gencar dilakukan oleh Menteri Perdagangan baik dalam investasi seperti pengesahan UU Penanaman Modal maupun dengan membuka lebar impor barang-barang strategis seperti beras dan gula, dll. Padahal semua itu terbukti menimbulkan krisis selama ini.

Kedua: krisis mungkin terjadi karena saat ini Indonesia mengalami stabilitas makroekonomi semu, yang bukan didukung oleh meningkatnya daya saing maupun produktifitas di sektor riil. Tingginya cadangan devisa, salah satu indikator makroekonomi yang melonjak tajam, bukanlah prestasi besar karena itu terjadi akibat masuknya hot money. Dana-dana jangka pendek dengan deras masuk ke Indonesia karena adanya kelebihan likuiditas di pasar global. Besarnya hot money yang masuk ke pasar uang Indonesia inilah yang membahayakan ekonomi. Sektor finansial telah mengalami pertumbuhan yang berlebihan. Kue ekonomi membesar tetapi hanya menghasilkan ekonomi gelembung (bubble economy), bukan ekonomi riil, sehingga dapat meledak sewaktu-waktu. Ternyata, kekhawatiran akan kembalinya krisis memang cukup beralasan.

Mengapa Terjadi?

Secara faktual dan syar‘i, kondisi ini terjadi akibat kebijakan-kebijakan Pemerintah yang didasarkan pada ekonomi kapitalis. Dasarnya adalah: Pertama, menjadikan riba sebagai tulang punggung perekonomian. Tidak aneh jika 30% anggaran negara digunakan untuk membayar bunga utang. Jumlah ini jauh di atas anggaran pendidikan. Semakin banyak utang luar negeri, kehidupan kita makin terpuruk dan terjerat rentenir dunia. Ribalah di antara penyebab krisis dan ketidakstabilan. Allah Swt. berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka itu adalah karena mereka berpendapat, sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS al-Baqarah [2]: 275).

Kedua, bursa saham. Saat ini di Indonesia, sektor finansial/non-riil yang ribawi lebih dominan dibandingkan dengan sektor riil yang justru semestinya digarap. Di sektor finansial ini hanya ada sekitar 20.000 pemain yang sebagian besarnya adalah asing. Padahal yang dapat menjadikan rakyat sejahtera adalah sektor riil. Modal dari luar negeri yang masuk atas nama investasi pun justru tidak bergerak di sektor riil. Jadi, mudah dipahami mengapa kebijakan ekonomi selama ini tidak memberikan perbaikan kesejahteraan bagi rakyat banyak meskipun Pemerintah mengklaim ekonomi telah membaik. Pada sisi lain, bursa saham tidak lebih dari ”judi besar” yang dilegalkan. Ingatlah firman Allah Swt.:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاْلأَنْصَابُ وَاْلأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Karena itu, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan (QS al-Maidah [5]: 90).

Ketiga, mata uang yang tidak berdasarkan pada emas dan perak melainkan pada dolar. Jenis uang seperti ini tidak memiliki nilai intrinsik sehingga akan mudah terguncang karena perubahannya terhadap dolar. Padahal perubahan tersebut tidak semata akibat faktor ekonomi, melainkan politik. Krisis di Indonesia tahun 1997/1998 adalah karena adanya gerakan boyong dolar ke luar negeri.

Islam memerintahkan agar mata uang yang beredar berbasis emas dan perak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya larangan menimbun emas dan perak (QS at-Taubah [9]: 34), dikaitkannya berbagai hukum dan sanksi dengan emas dan perak (HR Ashabus sunan), serta fakta bahwa Rasulullah saw. menetapkan hukum transaksi dengan menggunakan emas dan perak (HR al-Bukhari dan Muslim).

Wahai Kaum Muslim:

Jelaslah, krisis dapat terulang. Selama sistem ekonomi Kapitalisme yang diterapkan, selama itu pula krisis tak akan hilang. Karenanya, sudah saatnya kita meninggalkan sistem ekonomi kapitalis seraya menegakkan sistem ekonomi Islam. Sudah waktunya kita melawan Kapitalisme global, lalu mewujudkan sistem Khilafah sebagai alternatif tunggal yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam. []

KOMENTAR AL-ISLAM:

Sejumlah BUMN Siap di-Go Public-Kan (baca: dijual) (Eramuslim.com, 14/5/07).

Ingat! Mayoritas BUMN Plus saat ini—yang sejatinya milik rakyat—sahamnya sudah dikuasai asing (Eramuslim.com, 23/2/06).