Sejak bulan November tahun lalu, harga beras di pasaran terus mengalami kenaikan. Puncaknya dalam seminggu belakangan, di mana-mana harga beras melonjak. Harga beras di pasaran di atas Rp 6000 sampai Rp 7000 per kg. Masyarakat di beberapa daerah bahkan terpaksa harus memakan nasi aking (nasi basi yang dikeringkan) karena tidak mampu lagi membeli beras.
Operasi Pasar (OP) besar-besaran dan dengan volume tanpa batas pun dilakukan Pemerintah. Untuk menjaga stok nasional sebagai konsekuensi OP tersebut, Pemerintah kemudian melakukan penambahan besaran impor beras sebesar 500 ribu ton. Data stok nasional saat ini memang menurun, dari 1 juta ton menjadi 700.000 ton. Dengan dilakukannya OP sebesar 100.000 ton saja sebulan, stok akan berkurang menjadi 600.000 ton. (Kompas, 13/02/2007).

Efektifkah Operasi Pasar dan Impor Beras?
Dengan melakuan OP besar-besaran, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa harga beras memang berangsur-angsur turun. Pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta mewartakan, harga beras jenis IR-64 kelas III yang sebelumnya mencapai harga Rp 5.000/kg turun dibandingkan dengan dua hari sebelumnya dengan harga sebesar Rp 5.250/kg. Bahkan secara umum harga beras turun mendekati target Pemerintah Rp 3.700 per kilogram (Radar Bogor, 17/02/2007).
Pada sisi ini, kita menghargai kebijakan Pemerintah tersebut. Namun di sisi lain, tindakan tersebut juga memberikan kesan bahwa Pemerintah tidak memiliki kebijakan atau strategi politik untuk menjaga ketahanan pangan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
OP dan impor beras adalah solusi sesaat yang sudah lama dipertanyakan efektivitasnya oleh banyak kalangan. OP yang dilakukan sering bocor dan salah sasaran. Fakta di lapangan membuktikan, OP yang digelar Pemerintah di beberapa daerah banyak jatuh ke tangan spekulan dan pedagang beras. Para pedagang yang lebih mengetahui situsi pasar cenderung akan memainkan pasokan yang didapatkan dari OP. Bahkan ada satu hal yang sangat aneh, OP diserahkan kepada pedagang, seperti yang terjadi di Puwokerto, Kabupaten Banyumas beberapa waktu lalu (Kompas, 16/02/2007). Ditambah lagi, banyak keluhan dari konsumen terhadap kualitas beras OP yang dikeluarkan Perum Bulog: apek dan warnanya kuning.
Sejatinya OP dilakuan memang untuk memberikan pasokan yang cukup agar harga di pasaran diharapkan turun. Namun kenyataannya, pasar tidak sepolos dalam teori yang selalu bertumpu pada hukum permintaan dan penawaran. Menurut penelitian Departemen Pertanian, pasar beras cenderung bersifat oligopoli, atau dikendalikan oleh sekelompok pemain tertentu yang menentukan harga. Karenanya, OP dengan sekadar melempar beras dengan volume berapa pun tidak akan efektif, bahkan cenderung berbahaya.
Sementara itu, impor beras yang dilakukan Pemerintah juga merupakan tindakan yang banyak menyimpan persoalan. Selain merugikan para petani lokal dan menyia-nyiakan upaya penelitian yang bertahun-tahun telah dilakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas beras, impor beras kali ini merupakan kebijakan yang bertabrakan dengan keputusan Pemerintah sebelumnya. Surat Keputusan (SK) Menperindag No.09 Tahun 2004 yang mengatur impor beras belum dicabut. SK tersebut mengatakan, impor beras tidak boleh dilakukan satu bulan sebelum panen raya, selama panen raya, dan dua bulan sesudah panen raya. Panen raya diperkirakan akan jatuh pada bulan Maret dan April, bertepatan dengan waktu masuknya tambahan impor beras tersebut.
Masalah bertambah rumit ketika nuansa politik ikut menyelimuti perdagangan antar negara ini. Sejarahwan Prof. Onghokham, yang meneliti impor menjelang Pemilu pertama tahun 1955, dalam tulisannya yang dikutip oleh Anreas Maryoto (Kompas, 16/02/2007), menyatakan bahwa menjelang Pemilu kegiatan impor yang dilakukan oleh mereka yang berafiliasi dengan partai politik tertentu cenderung meningkat. Penelitian itu memang tidak mengungkap sejauh mana keterkaitan mereka dengan kebutuhan dana untuk partai tertentu. Akan tetapi, penelitian tersebut mengingatkan kita tentang betapa besar kebutuhan dana untuk menghidupi partai politik, dan beras merupakan komoditas yang mudah dicairkan menjadi dana segar.
Perlu juga dicatat, naiknya harga beras tidak semata-mata disebabkan stok beras yang menurun. Lemahnya distribusi di lapangan dan permainan para pedagang beras harus lebih diseriusi untuk segera ditindak. Menteri Pertanian Anton Apriyanto keheranan terkait dengan sistem distribusi dan tataniaga beras. Pada Januari 2007 tercatat defisit (kekurangan) 1.5 juta ton akibat kemarau panjang akhir 2006. Pada Februari terjadi defisit (kekurangan) 377.000 ton. “Namun anehnya, tidak ada yang kelaparan. Padahal kurangnya hampir 2 juta ton. Ini mengindikasikan ada pihak yang mengeluarkan beras sedikit-sedikit agar harga naik.” (Kompas, 14/02/2007).
Mendudukkan kembali Bulog sebagai lembaga yang menjaga kestabilan harga beras dan gabah petani perlu dilirik. Direktur Akademik Manajemen dan Bisnis Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar mengatakan, Bulog perlu dikembalikan pada fungsi semula, yakni sebagai penjaga kestabilan harga dan pendapatan petani. Pasalnya, status Bulog sebagai perusahaan umum (Perum) selama ini memiliki motivasi meraih keuntungan. (Pikiran Rakyat, 17/02/ 2007).

Islam dan Politik Ketahanan Pangan
Melihat konsumsi terhadap beras yang setiap tahun terus meningkat, Pemerintah jelas harus memiliki strategi yang jelas demi ketahanan pangan nasional. Strategi ini tidak cukup hanya ditangani oleh suatu Departemen, misalnya Departemen Pertanian. Perlu penangan dan kerjasama antar departemen. Apalagi dengan adanya berbagai kendala alam yang akan dihadapai dalam mencapai target tersebut. Departemen Pertanian memperkirakan penurunan produksi tahun ini mencapai 370.000 ton sebagai dampak banjir. Banjir pada musim tanam pertama dan kekeringan pada musim tanam kedua merupakan ancaman yang cukup merisaukan.
Lalu bagaimana Islam memberikan jawaban dalam masalah ini? Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitab As-Siyâsah al-Iqtishâdiyyah al-Mustlâ mengungkapan, dalam Islam, pada dasarnya politik pertanian dijalankan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk hal ini bisa ditempuh dua jalan. Pertama: dengan jalan intensifikasi (peningkatan produksi), seperti melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan produktivitas tanah. Kedua: dengan ekstensifikasi (perluasan), seperti menambah luas area yang akan di tanam.
Intensifikasi pertanian dapat dicapai dengan menggunakan obat-obatan, penyebarluasan teknik-teknik modern di kalangan para petani, dan membantu pengadaan benih serta budidayanya, termasuk melakukan bioteknologi untuk bidang pertanian. Salah satunya adalah bioteknologi transgenik, yakni dengan menghasilkan varietas yang lebih unggul. Indonesia saat ini telah berhasil membuat wortel, tomat, dan lainnya dengan teknologi ini. Karenanya, Pemerintah harus memberikan pasokan modal yang cukup. Hitung-hitungannya memang tidak jangka pendek seperti dagang. Namun, inilah strategi paling pokok dan jitu dalam menegakkan politik ketahanan pangan. Dalam strategi ini, melakukan impor besar adalah tindakan yang kontraproduktif. Intensifikasi pertanian ini semakin serius ketika kita berhadapan dengan konversi lahan pertanian ke penggunaan lain yang kian mengkhawatirkan. Dari data Departemen Pertanian, lahan sawah setiap tahunnya berkurang sekitar 40 ribu hektar hingga 100 ribu hektar pertahun. (Republika, 15/02/2007).
Adapaun ekstensifikasi pertanian bisa dicapai dengan mendorong agar masyarakat menghidupkan tanah yang mati. Caranya, Pemerintah memberikan tanah secara cuma-cuma kepada mereka yang mampu bertani tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, Pemerintah harus mengambil tanah secara paksa dari orang-orang yang menelantarkannya selama tiga tahun berturut-turut. Dalam hal ini, Rasulullah saw. pernah bersabda:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»
Siapa saja yang memiliki sebidang tanah, hendaklah dia menanaminya, atau hendaklah ia memberikan kepada saudarnya. Apabila ia mengabaikannya, hendaklah tanahya diambil. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Masalah klasik para buruh petani yang tidak memilik lahan yang luas untuk berproduksi, insya Allah, akan terjawab dengan menjalankan titah Baginda Rasul ini.
Supaya lebih strategis, kebijakan politik pertanian ini harus dipadukan dengan strategi politik industri. Sebab, berbicara tentang peningkatan produktivitas pertanian, mustahil kita menafikan adanya mekanisasi pertanian yang dihasilkan dari mesin-mesin pertanian produk industri.
Syaikh al-Maliki menyebutkan, politik industri ditegakkan untuk menjadikan suatu negara sebagai negara industri. Menjadi negara industri bisa ditempuh satu jalan saja, yakni dengan menciptakan industri alat-alat (industri penghasil mesin) lebih dulu, termasuk peralatan mesin mekanisasi pertanian. Selama berbagai peralatan pertanian kita masih bergantung pada Barat, selamanya pula Barat terus berkesempatan untuk mendikte dan menguasai kita.

Wahai kaum Muslim:
Selamanya mengandalkan solusi reaktif dan sesaat seperti Operasi Pasar dan impor beras tidak akan pernah mengeluarkan kita dari kemelut masalah pangan, termasuk masalah harga beras. Strategi politik pertanian dan industri yang ditawarkan Islam, selain sangat berpihak kepada masyarakat secara umum, juga menjadikan kita bisa terlepas dari cengkeraman dan penguasaan Barat. Persoalannya hanya tinggal kemauan semua pihak, baik rakyat maupun penguasa, untuk benar-benar menerapkan politik ketahanan pangan yang sebetulnya telah digariskan di dalam syariah Islam.
Walhasil, kuncinya adalah satu, yakni segera kembali pada aturan-aturan Islam. Lagi-lagi, di sinilah pentingnya penguasa negeri ini untuk segera menerapkan syariah Islam secara total dalam kehidupan, termasuk dalam bidang pertanian. Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. []

KOMENTAR AL-ISLAM:
Wapres: Target Privatisasi BUMN Tiga Tahun jadi 69 BUMN (Republika, 19/02/2007).
Privatisasi (penjualan) BUMN selama ini terbukti merugikan rakyat. Masihkah Pemerintah tega menzalimi rakyat?

Pemandangan memilukan dan mengiris-iris hati akibat banjir dalam sepekan terakhir ini masih menghiasai media massa cetak maupun elektronik. Kematian, kelaparan akibat kurangnya pasokan bahan makanan, kedinginan, dan munculnya sejumlah penyakit yang diderita sebagian saudara-saudara kita hanyalah gejala ikutan akibat musibah banjir yang melanda Ibukota dan beberapa wilayah di sekitarnya.
Hingga Senin (5/2) di Jakarta sudah ada 29 orang meninggal. Diperkirakan korban meninggal akan terus bertambah. Duabelas ribuan korban banjir lainnya mengeluh karena gangguan persendian, diare, penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan. Lebih dari 200 ribu korban banjir lainnya mengungsi. Sementara itu, kerugian harta para korban karena hilang atau rusak tidak terhitung. Di samping itu, Jakarta nyaris ‘lumpuh’. Akibat banjir, lebih dari 33 ribu PNS di DKI absen masuk kantor. Gejala yang sama juga terjadi di kantor-kantor swasta. Lebih dari 40 persen siswa juga diliburkan alias tidak masuk sekolah. Lebih dari 2000 gardu listrik di Jakarta milik PLN dipadamkan. (Republika, 6/2/2007). Akibat banjir, Jakarta juga kekurangan pasokan air bersih akibat terhentinya aliran air dari perusahaan penyedia air. Dua operator perusahaan air, PT Thames PAM Jaya (TPJ) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), hanya bisa melayani 30 persen pelanggan (Media Indonesia Online, 4/2/2007). Padahal, kebutuhan warga akan air bersih saat banjir jelas meningkat.
Meski tidak separah di Jakarta, banjir juga melanda beberapa kota di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Depok, Bogor.

Tidak Pernah Mau Mengambil Pelajaran
“Tidak pernah mau belajar!” Mungkin, itulah kalimat yang pantas ditujukan kepada bangsa ini, terutama kepada para penguasanya. Bagaimana tidak?! Musibah demi musibah dan bencana demi bencana sudah kenyang kita rasakan, paling tidak sepanjang tahun lalu hingga hari ini. Berbeda dengan peristiwa tsunami dan gempa beberapa waktu lalu yang juga menimpa bangsa ini (yang memang merupakan fenomena alam), semua musibah dari mulai tanah longsor, kebakaran hutan, banjir, meluapnya lumpur panas Lapindo hingga kecelakaan alat transportasi di darat, laut dan udara jelas lebih merupakan peringatan sekaligus pelajaran bagi bangsa ini, khususnya para penguasanya. Seharusnya semua pihak melakukan instrospeksi (muhâsabah): Mengapa semua musibah/bencana ini terjadi? Apanya yang salah?
Paling tidak, ada dua sebab mengapa berbagai musibah seperti banjir ini terjadi terus secara berulang, hampir setiap tahun. Pertama: sebab teknis. Dalam kasus banjir di Ibukota dan beberapa kota besar lainnya, faktor ini lebih terkait dengan kurang seriusnya Pemerintah melakukan perencanaan tatakota yang memungkinkan banjir bisa dicegah.
Kedua: sebab non-teknis. Jika dicermati, kurangnya perencanaan ini lebih disebabkan oleh faktor non-teknis alias menyangkut kebijakan, yakni karena Pemerintah lebih mengedepankan unsur bisnis ketimbang memikirkan kemaslahatan umum dalam pengelolaan kota. Secara sekular dan brutal, para pelaku ekonomi yang berkongkalingkong dengan pengambil kebijakan memperdaya lahan melalui eksploitasi dan komersialisasi. Pengembangan perumahan mewah, restoran, hotel, supermarket dengan bangunan beton di atas zona produksi, resapan dan lindung yang terus meluas merupakan mode untuk memenuhi kepentingan individu dengan mengorbankan kepentingan rakyat. (Gatot Irianto, Kompas, 5/2). Semua itu sering diikuti dengan penutupan lahan oleh semen dan aspal yang kian tak terkendali serta pengurangan ruang hijau terbuka yang makin menjadi-jadi, yang antara lain mengakibatkan tanah tidak dapat meresap air. Saat ini, di Jakarta resapan air berkurang 50% dalam 10 tahun terakhir. (Eramuslim.com, 06/02/2007). Sementara itu, dalam kasus banjir di sejumlah daerah, termasuk banjir bandang di Luar Jawa beberapa waktu lalu, tidak lain adalah akibat penebangan hutan, termasuk hutan lindung, secara brutal. Ironisnya, penggundulan hutan itu, di samping karena illegal logging, sebagian dilegalkan oleh Pemerintah melalui pemberian izin HPH kepada pihak swasta.

Saatnya untuk Kembali
Jika kita renungkan, berbagai musibah di atas—di luar fenomena alam seperti tsunami dan gempa bumi—lebih merupakan teguran/peringatan ketimbang cobaan/ujian bagi seluruh komponen bangsa ini, khususnya para penguasanya, Mengapa? Sebab, cobaan/ujian lebih ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dengan itu, Allah SWT ingin menguji sejauhmana kesabaran mereka. Dalam hal ini, Allah SWT berfiman:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ اْلأَمْوَالِ وَاْلأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ(155)الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا ِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
Sungguh, Kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, “Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji‘ûn.” (QS al-Baqarah [2]: 155-156).

Sebaliknya, kebanyakan kita hari ini justru tidak beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Kebanyakan kita saat ini malah menyimpang dari—bahkan meninggalkan dan mencampakkan—syariah-Nya. Pemerintah, misalnya, tidak pernah mau mempedulikan aturan-aturan (syariah) Islam. Contohnya adalah syariah Islam dalam pengelolaan SDA seperti hutan. Menurut hukum Islam, hutan adalah milik umat yang harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan mereka. Hutan haram dikuasai oleh individu/swasta. Dalam hal ini, Rasulullah saw. bersabda:

«اَلمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلاَثٍ: فِيْ الْمَاءِ وَالْكَلأَِ وَ النَّارِ»
Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) atas tiga perkara: air, hutan dan energi. (HR. Ibnu Majah).

Namun faktanya, hutan diserahkan begitu saja oleh Pemerintah kepada pihak swasta lewat pemberian izin HPH (Hak Pengelolaan Hutan). Akibatnya, hutan Indonesia sebagiannya telah musnah. Saat ini, dari 115 juta hektar hutan yang pernah ada di Indonesia, lebih dari 64 juta hektar (55 persen) telah hilang hanya dalam kurun waktu 50 tahun. Akibatnya banjir dan tanah longsor meluas di mana-mana, karena tidak kuasa menahan beban air saat hujan. Wajar jika banjir, yang sebelumnya hanya ‘milik’ Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, kini mulai merambah daerah-daerah di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya yang selama ini justru dikenal sebagai kawasan hutan yang sangat luas dan lebat. Semua itu tidak lain merupakan teguran/peringatan dari Allah SWT agar kita kembali ke pangkuan syariah-Nya. Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah manusia supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS ar-Rum [30]: 41).

Khatimah
Jelas sudah kembali kepada Allah, yakni kembali pada seluruh aturan (syariah)-Nya saat ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seluruh komponen bangsa ini harus segera melakukan semacam “pertobatan nasional” dengan tobat yang sebenar-benarnya. Tobat yang sebenarnya (tawbatan nashûha) tentu saja adalah dengan meninggalkan semua dosa/kemaksiatan yang selama ini pernah dilakukan, yaitu berupa pengabaikan terhadap hukum-hukum Allah SWT, untuk kemudian dengan sungguh-sungguh menerapkan dan melaksanakan secara total syariah-Nya. Penerapan dan pelaksanaan seluruh syariah Alllah SWT tentu merupakan bukti nyata keimanan dan takwaan kita kepada-Nya. Jika kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, Dia pasti akan memberi kita berkah dari langit dan bumi, sebagaimana firman-Nya:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu sehingga Kami mengazab mereka karena perbuatannya. (QS al-A‘raf [7]: 96). []

Komentar al-islam:
Jalan Tol Rugi Dua Milyar Akibat Banjir
(Eramuslim.com, 6/2/2007).
Yang pasti, kerugian masyarakat pasti jauh lebih besar lagi. Pemerintah sebagai pengurus rakyat harus bertanggung jawab, terutama di hadapan Allah SWT kelak!

 Sejak Desember tahun 1998, delapan tahun lebih, Poso, sebuah Kabupaten di Sulawesi Tengah, terus dirundung malang. Kendati Pemerintah sering menganggap masalah Poso telah selesai, tidak ada yang tahu kapan tragedi kemanusiaan ini akan berakhir. Berbagai kerusuhan dan teror silih berganti tak kunjung berhenti. Motifnya beragam; mulai dari yang sederhana seperti pemuda mabuk, mutilasi anak-anak dan remaja, konflik keagamaan Islam-Kristen, isu tentang korupsi dana pengungsi Poso oleh para pejabat sampai motif politis. Terlalu gegabah kalau kita langsung menyimpulkan bahwa rangkaian motif tersebut sebagai akar masalahnya. Namun, yang jelas, korban dari rakyat sudah tidak bisa dihitung. Ribuan penduduk meninggal, ratusan lainnya cedera, ribuan rumah dan bangunan terbakar, puluhan ribu orang berulang-ulang menjadi pengungsi. Sementara itu, pihak-pihak yang mengail di air keruh sampai detik ini belum belum juga terungkap. Akar masalah pun semakin rumit dan sulit diurai ketika pihak-pihak asing ditengarai juga ikut terlibat. Sayang, Pemerintah kini menekankan bahwa yang terjadi di Poso adalah masalah terorisme. Hal ini patut dipertanyakan.

Ketidakadilan
Poso seakan terus bergolak. Puncaknya terjadi pada 22 Januari 2007. Saat itu terjadi bentrokan antara pasukan Densus 88 dan warga. Penyerbuan yang awalnya ditujukan untuk menggerebek tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) itu kemudian berakhir dengan bentrokan. Persoalannya adalah mengapa warga Poso seakan melakukan perlawanan? Pihak Pemerintah mengklaim bahwa ada intimidasi dari DPO terhadap masyarakat. Namun, apakah benar DPO yang hanya 24 orang tersebut memiliki kekuatan demikian besar hingga masyarakat bungkam seribu bahasa? Rasanya, sulit diterima akal. Pasti ada hal lain yang sangat mendasar yang menyebabkan sikap tersebut muncul.
Realitas menunjukkan bahwa akar dari munculnya sikap tersebut adalah ketidakadilan. Pertama: yang ditetapkan menjadi DPO sebagai pihak yang dituduh menjadi biang kerusuhan Poso hanyalah orang-orang Islam. Sebaliknya, 16 nama Kristen yang disebut terpidana mati Tibo jauh sebelum dia dieksekusi tidak dijadikan DPO. Jadi, permasalahan Poso hanya ditimpakan kepada orang Islam. Padahal boleh jadi mereka yang disebut DPO tersebut dipandang oleh masyarakat Poso sebagai pihak yang banyak melakukan pembelaan saat pihak Muslim diserang selama kasus Poso berlangsung.
Kedua: penegakkan hukum hanya diterapkan kepada para DPO. Hal ini terungkap pada tanggal 19 Januari 2007 saat dialog antara DPO dan pihak kepolisian. Dalam dialog tersebut DPO mau menyerahkan diri asalkan pihak kepolisian mengusut tuntas 16 orang yang diindikasikan sebagai kunci kerusuhan dari kalangan non-Muslim, jika perlu, juga dijadikan DPO. Namun, masyarakat memandang, seperti diungkapkan Ust. Jamil (Pengasuh Pesantren Amanah Poso), yang terjadi diskriminasi. Makanya, apa yang terjadi pada 22/1/2007 harus dibaca sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang selama ini dialami warga.
Ketiga: terlihat jelas bahwa kasus yang diungkap sekarang semuanya adalah pasca Perjanjian Malino. Sebaliknya, apa yang terjadi sebelumnya tidak digubris sama sekali. Padahal masyarakat di sana paham, bahwa pelaku pembantaian sebelum Malino banyak non-Muslim.
Keempat: butir-butir Perjanjian Malino tidak diterapkan dengan benar oleh Pemerintah. Butir kedua perjanjian tersebut menyatakan: Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar. Ketika yang dirasakan masyarakat justru diskriminasi, maka butir ini dilanggar. Begitu juga, sikap tidak adil kepolisian yang dirasakan rakyat Muslim Poso menyalahi butir ‘Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan’. Butir perjanjian ‘Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemilik yang sah sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung’ tidak berjalan.
Kelima: Tampak adanya arogansi dan kekerasan dalam melakukan tindakan. Dengan dalih penggerebekkan DPO, yang menjadi korban banyak dari kalangan sipil tak bersalah. Ketegangan bertambah justru pada saat terjadi operasi tersebut. Situasi kejiwaan Muslim Poso yang sedang merasa diperlakukan diskriminatif dan tidak adil, ditambah dengan tindakan yang membabi buta, hanya akan menambah luka mereka.
Berdasarkan hal-hal tersebut, tampaklah bahwa ketidakadilan sedang berjalan di Poso. Siapapun yang merasa diperlakukan tidak adil secara manusiawi akan melakukan perlawanan. Karenanya, pendekatan kekerasan bukanlah solusi yang dapat menyelesaikan persoalan.
Isu Terorisme dan Asing
Perasaan ketidakadilan pun bertambah. Pemerintah kemudian mengarahkan ekskalasi kerusuhan pada isu terorisme. Sejak lama isu ini dihembuskan. “Apa yang terjadi di Poso bukan konflik, tapi teror. Karena itu, para pelaku teror harus ditangkap. Kalau perlu diberlakukan Undang-Undang Antiterorisme. Para pelaku teror harus ditangkap dulu,” kata Yusuf Kalla, Kamis (26/10/2006).
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Jendral Sutanto Kepala Polisi RI. Bahkan pasca bentrokan 22/1/2007, isu terorisme ini terus dihembus-hembuskan oleh pihak Pemerintah.
Pernyataan tersebut terlalu gegabah dan sangat mengiris hati nurani rakyat. Alih-alih bersimpati terhadap korban masyarakat, Pemerintah justru semakin menyudutkan masyarakat (Muslim). Jika genderang terorisme yang ditabuh, buntutnya yang dijerat adalah umat Islam lagi. Sebab, selama ini yang selalu dikaitkan dengan terorisme adalah Islam dan kaum Muslim. Motif ini senantiasa dianggap lumrah jika kemudian organisasi yang dituduh adalah Jamaah Islamiyah, Al-Qaidah, dan organisme sejenisnya yang berbau Islam. Nama tersangkanya pun adalah Muslim, tidak ada yang non-Muslim; termasuk nama-nama DPO, semuanya Muslim.
Tuduhan terorisme didasarkan pada alasan ditemukannya senjata pada saat penggerebekan. Kenyataan ini tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai terorisme. Bagaimanapun, Poso adalah daerah konflik. Apalagi sebagaimana diungkapkan oleh Arianto Sangaji, pimpinan sebuah LSM di Poso dalam acara ”Todays Dialogue” (MetroTV, 29/1/2007), bahwa berdasarkan penelitian lembaga yang dipimpinnya, senjata-senjata tersebut milik aparat. Karena itu, tuduhan terorisme dalam konflik di Poso lebih merupakan propaganda politik. Ini sungguh sangat tidak adil.
Serangkaian peristiwa kerusuhan Poso yang terjadi selama lebih dari delapan tahun, jika ditarik dengan isu terorisme, semua pelaku kerusuhan adalah umat Islam. Sebaliknya, pada waktu eksekusi Tibo, kelompok non-Muslim juga melakukan pengusiran terhadap polisi dan tindakan anarkis yang tidak bisa ditoleransi lagi. Akan tetapi, mengapa isu terorisme dan UU Antiterorisme saat itu tidak diberlakukan? Jujur saja, korban terbanyak dari tragedi berdarah ini adalah umat Islam. Mengapa kemudian yang dituduh adalah umat Islam? Logika dan alam sadar mana yang mengatakan bahwa umat Islam akan sudi melakukan pembunuhan terhadap umatnya sendiri?
Ada hal yang menarik. Sejak Ustadz Abu Bakar Baasyir dibebaskan dari tuduhan teroris, perang melawan terorisme di Indonesia kehilangan relevansinya. Padahal Bush saat kunjungan ke Bogor mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah sahabat, termasuk dalam memerangi terorisme. Merujuk pada hal ini, beberapa kejadian patut dicermati. Pertama: Presiden AS George W. Bush datang akhir November 2006 ke Indonesia. Salah satu yang dibicarakannya adalah terorisme. Kedua: menurut Tabloid Intelijen, no. 24/Th III/2007/1-14 Februari, tiga hari sebelum insiden baku tembak terjadi di Poso, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto terbang ke AS. Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sisno Adiwinoto menerangkan bahwa agenda Kapolri beserta rombongan adalah untuk menandatangani semacam MoU dengan FBI dan CIA. Nota kesepakatan tersebut mengenai kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan manusia, dan penyelundupan senjata. Ketiga: Wawan Hari Purwanto, Direktur Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional, menyatakan bahwa pihak asing merencanakan kerusuhan di Poso dengan melakukan rapat khusus di sebuah hotel terkemuka di Jakarta. Setelah itu, mereka kabur ke Singapura. Berdasarkan indikasi ini semakin terang, bahwa war on terrorism yang disuarakan di Poso tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan asing imperialis yang tidak ingin negeri Muslim terbesar ini aman; di samping Poso merupakan daerah strategis dan kaya.
Menjadikan isu terorisme sebagai instrumen penyelesaian hakikatnya semakin menjauhkan upaya penyelesaian yang permanen dan sesungguhnya. Keadaan demikian merupakan pintu gerbang intervensi asing untuk turut campur terhadap urusan dalam negeri kita. Artinya, mengambil sikap ini akan memberikan jalan bagi asing, orang-orang kafir, menguasai kita, yang justru dilarang oleh Allah SWT:

Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk (menguasai) kaum Muslim. (QS an-Nisa’ [4]: 141).
Lagipula, pendekatan represif militeristik terbukti gagal dalam menyelesaikan masalah Poso. Alih-alih konflik selesai, pola pendekatan ini justru akan memicu jenis kekerasan baru. Korban yang menimpa masyarakat jelas mengindikasikan ketidakprofesionalan pihak kepolisian. Aparat seharusnya berfungsi sebagai pengayom, penjaga dan pelindung masyarakat, justru sebaliknya.
Wahai Kaum Muslim:
Kerusuhan lebih dari 8 tahun yang terjadi di Poso sedikit pun tidak menguntungkan kita. Kini konflik berkembang menjadi vertikal: masyarakat dengan polisi sebagai aparat pemerintah. Membunuh satu orang tak berdosa merupakan dosa besar. Di dunia gampang untuk ditutup-tutupi, tetapi di akhirat semua akan terbukti. Allah SWT berfirman:

Siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. (QS al-Maidah [5]: 32).

Karena itu, Pemerintah hendaknya takut akan siksa Allah SWT:

Pada hari ini (Hari Akhir) tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. (QS al-Mu’min [40]: 17).

Lebih dari itu, yakinlah bahwa jika terjadi bentrokkan, hanya pihak ketiga yang mendapat untung, sementara umat Islam buntung!
Karena itu, kita harus bersama-sama mengurai benang kusut kerusuhan berdarah ini. Langkah yang dapat ditempuh: (1) Kedepankan dialog, bukan kekerasan; (2) Kumpulkan para deklarator Malino dan adakan evaluasi; (3) Tegakkan hukum bagi semua, baik insiden sesudah Malino maupun sebelumnya; (4) Hentikan kekerasan oleh semua pihak, tarik BKO dan densus 88 dari Poso.
Namun, persoalan ini adalah persoalan politik. Ini bergantung pada kemauan politik pemerintah. []

KOMENTAR AL-ISLAM:
TPM Temukan Aparat Salah Sasaran pada Kasus Poso (Hidayatullah.com, 30/1/2007).
Ingatlah, setiap kezaliman dan pembunuhan terhadap Muslim yang tak bersalah akan dibalas oleh Allah dengan azab yang pedih.