Strategi Imperialisme Amerika Memecah-Belah Indonesia: Waspadalah, Wahai Kaum Muslim!

BULETIN AL-ISLAM EDISI 364

Koran Jawapos hari ini (5/7/2007) telah melansir pernyataan Ketua Sub Komisi Asia Pasifik Konggres AS, Eni Valeo Mavaega ketika berkunjung ke Jakarta. Dia menyatakan, “Memang benar, saya telah mengatakan, kalau Pemerintah Indonesia tidak bisa memperlakukan Papua dengan baik, berikan saja kemerdekaan. Saya tidak mengingkarinya.”

Pada hari yang sama, stasiun Metro TV menyiarkan bahwa tuntutan merdeka di Papua semakin meningkat, setelah munculnya bendera Bintang Kejora—Bendera OPM (Organisasi Papua Merdeka)—dalam Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua. Para peserta kongres pun meneriakkan “Merdeka!” pada tanggal (4/7/20007).

Peran Negara Minimal, Pendidikan Jadi Mahal

BULETIN AL-ISLAM EDISI 363

Pada minggu-minggu terakhir ini ramai dibicarakan mengenai makin mahalnya biaya pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Meski nanti lulus SPMB, calon mahasiswa baru harus menghadapi persoalan berikutnya: kewajiban membayar biaya pendidikan yang sangat mahal. Menurut Antara News (04/07/07), di Universitas Indonesia, uang pangkalnya saja besarnya mencapai Rp 25 juta untuk fakultas-fakultas eksakta. Di PTN lain yang saat ini berstatus BHMN seperti IPB, ITB, Unpad, UGM, Unair, dan sebagainya juga menetapkan tarif uang pangkal yang tidak berbeda jauh dengan UI. Selain uang pangkal mereka juga diharuskan membayar berbagai komponen dana yang beragam di tiap jurusan dan fakultas. Semakin tinggi peminatnya, suatu jurusan atau fakultas akan menetapkan tarif yang tinggi pula. Beberapa jurusan atau fakultas di BHMN tersebut ada yang harus membayar total Rp 45 hingga Rp 120 juta.

Menumpas Gerakan Separatis, Menjaga Kesatuan Umat

BULETIN AL-ISLAM EDISI 362

Sebagaimana dimaklumi, ada dua peristiwa cukup mencolok mata dalam pekan-pekan terakhir ini, yang kedua-duanya terkait dengan gerakan separatisme. Pertama: peristiwa pengibaran bendera organisasi RMS (Republik Maluku Selatan) oleh sejumlah aktivisnya persis di hadapan Presiden SBY di tengah-tengah acara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV, yang dipusatkan di Lapangan Merdeka, Ambon, Jumat pagi (29/06). Diberitakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dapat memaklumi adanya penyusupan acara lain di luar jadwal dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-14 di Ambon, Jumat (29/6). Namun, toleransi tidak diberikan jika acara susupan itu memiliki tujuan separatisme yang mengoyak bangunan NKRI. Di Jakarta, Wapres Jusuf Kalla juga menilai aksi aktivis RMS itu sebagai bentuk pelanggaran yang harus dikenai tindakan hukum. Namun, menurut Wapres, kasus itu tidak akan berdampak besar. (Kompas.com, 30/07).

Apa yang Terjadi di Palestina Lebih Besar dari Sekadar Tindakan Kriminal, Bahkan dari Sekadar Sebuah Skandal

بسم الله الرحمن الرحيم

Wahai Orang-Orang yang Berlomba dalam Keburukan,
Tidak Adakah di Antara Kalian Seorang pun yang Cerdas?!

BULETIN AL-ISLAM EDISI 361

Bukankah merupakan tindakan kriminal yang luar biasa besar, ketika Fatah yang telah menjadi tambatan harapan masyarakat untuk membebaskan Palestina secara menyeluruh, ternyata perannya hanya berhenti sebagai pemerintah di bawah pendudukan di Tepi Barat yang tidak memiliki daya, kekuatan, dan kedaulatan sedikit pun? Anehnya, Fatah berpesta dan meneriakkan nyanyian karena telah berhasil menghalangi Hamas dan milisinya dari sejumlah wilayah yang menjadi kekuasaannya. Padahal seharusnya Fatah menghalangi tentara Yahudi agar tidak bisa menerobos dan berjalan-jalan di wilayah yang menjadi kekuasaannya.

Skenario Baru Penjajahan di Indonesia

BULETIN AL-ISLAM EDISI 360

Dalam pekan-pekan terakhir ini setidaknya ada 3 (tiga) isu politik penting di Tanah Air yang sangat menentukan nasib Indonesia ke depan.

Pertama: Perjanjian Pertahanan (DCA/Defence Cooperation Agreement) antara RI dan Singapura. Sejak awal Perjanjian DCA ini bermasalah. Di antara isinya jelas-jelas disebutkan: (1) Indonesia dibagi-bagi dalam empat wilayah latihan perang Singapura, yaitu Alpha Satu, Alfha Dua, Bravo dan daerah Baturaja. (Kompas, 19/6). (2) Angkatan Bersenjata Singapura diizinkan untuk menembakan rudal di wilayah Indonesia, menggelar latihan militer di laut, darat dan udara bersama pihak ketiga; termasuk di Natuna (Media Indonesia, 20/5). Pihak ketiga yang dimaksud kemungkinan adalah AS dan Inggris (juga Israel), yang telah lama bersekutu dengan Singapura. Pasalnya, Singapura sudah merintis kerjasama pangkalan militer dengan Amerika Serikat dan Inggris.

Korupsi Hanya Bisa Diatasi Oleh Syariah Islam

BULETIN AL-ISLAM EDISI 359

Laporan Transparency International-Indonesia (TII) beberapa waktu lalu tentang IPK (Indeks Persepsi Korupsi) memberikan gambaran betapa sulitnya membertantas korupsi di negeri ini. Para pengusaha yang menjadi responden TII tersebut mengungkapkan, bahwa insiatif suap justru lebih banyak dilakukan aparat. Lembaga Peradilan adalah yang paling tinggi tingkat inisiatif meminta suap. Nilainya hingga 100%. Lebih dari 4 dari 10 keluarga di Indonesia harus menyuap demi memperoleh keadilan. Bea cukai berada pada urutan kedua dengan angka 95%, Imigrasi 90%, BPN 84%, Polisi 78%, dan Pajak 76%.

Mengatasi Sengketa Tanah Sesuai Syariah

BULETIN AL-ISLAM EDISI 358

Pekan-pekan terakhir ini, sejumlah media menjadikan kasus penembakan warga Desa Alastelogo di Pasuruan Jawa Timur oleh pasukan Marinir sebagai headline (berita utama). Sebagaimana diberitakan, penembakan yang berujung pada tewasnya 4 orang warga dan 8 orang luka-luka itu dipicu oleh persoalan sengketa tanah. Sengketa tanah ini sudah berlangsung sejak tahun 1998. Berdasarkan informasi dari Dinas Informasi dan Komunikasi Pemprov Jatim, sengketa tanah itu bermula ketika pada tahun 1960 TNI AL membeli tanah di Grati Pasuruan seluas 3.569 hektar. Pembayaran tanah dan penggantian bangunan diselesaikan tahun 1963. Upaya-upaya penyelesaian sertifikasi tanah yang dilaksanakan Lantamal III Surabaya sejak 20 Januari 1986 dapat terealisasi oleh BPN pada tahun 1993 dengan terbitnya sertifikat sebanyak 14 bidang dengan luas 3.676 hektar. Meski demikian, di lapangan masih ditemukan penduduk yang belum melaksanakan pindah dari tanah yang telah dibebaskan oleh TNI AL. Lalu pada 30 Mei 2007 lalu, pecahlah bentrokan antara Marinir dengan warga setempat. (Detik.com, 30/05/07).

Budayakan Muraqabah, Segera Tegakkan Syariah!

BULETIN AL-ISLAM EDISI 357

Diakui atau tidak, berbagai penyimpangan dan kemaksiatan makin banyak dilakukan oleh kaum Muslim saat ini, baik di kalangan masyarakat umum maupun pejabat pemerintah/penguasa. Semua itu mereka lalukan seolah-olah Allah SWT tidak melihatnya.

Di tengah-tengah masyarakat, hidup bebas tanpa aturan sudah menjadi gejala umum. Sikap individualis, hedonis (sekadar mencari kesenangan) dan permissif (bebas) kian melekat dalam perilaku keseharian. Standar halal dan haram makin tergerus dalam berbagai aspek kehidupan. Di bidang ekonomi, misalnya, orang hanya berpikir bagaimana meraih untung, tidak peduli dengan cara apa. Pemalsuan produk, pembalakan hutan, pengoplosan BBM sampai penggunaan bahan-bahan campuran yang haram akhirnya dilakukan demi meraup untung. Semua itu mereka lakukan seolah-olah Allah tak melihatnya.

Pelajaran Dari Kasus “DKP”

BULETIN AL-ISLAM EDISI 356

Kucuran dana non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mulai terkuak dalam persidangan kasus dana non-bujeter DKP. Saksi Didik Sadeli, Sekretaris Umum Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau Terpencil DKP, mengungkap adanya aliran dana kepada sejumlah partai politik saat berlangsungnya Pemilihan Presiden 2004. Sadeli menyatakan, pasangan Capres-Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menerima lebih dari Rp 400 juta. Dana tersebut disalurkan kepada Tim Sukses SBY-JK dan Blora Center. Capres Megawati Sukarnoputri juga tidak luput dari aliran dana DKP. Menurut Sadeli, Mega Center telah menerima sekitar Rp 280 juta. Capres Wiranto yang diusung Golongan Karya dan Partai Kebangkitan Bangsa juga disebut Sadeli menerima bantuan dari dana non-bujeter DKP. Tim Sukses Wiranto disebut-sebut menerima Rp 20 juta. Dalam persidangan sebelumnya terungkap, bahwa dana tersebut banyak mengalir ke nelayan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pembangunan rumah ibadah (masjid, gereja, pura), dll. Menurut Mantan Menteri DKP, Rokhmin Dahuri, kira-kira sepuluh persen dari dana itu mengalir ke tokoh, tim sukses dan partai politik pada saat kampanye Pemilu 2004 sesuai proposal.

Kapitalisme: Biang Krisis Berulang

BULETIN AL-ISLAM EDISI-355

Halaman utama Republika (11/5/2007) memuat judul berita, “Situasi Saat Ini Mirip Krisis”. Judul berita tersebut merupakan kutipan langsung pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah konferensi pers. Sebenarnya pernyataan yang disampaikan hanyalah oleh-oleh Ibu Menteri setelah mengikuti pertemuan internasional dengan para pejabat Bank Pembangunan Asia (ADB) dan konsultan asing di Kyoto-Jepang. Dalam pertemuan tersebut para pejabat ADB menjelaskan hasil analisisnya, bahwa kondisi negara-negara Asia saat ini sudah mirip kondisi tahun 1997.

Hari berikutnya, Menko Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia (BI) membantah pernyataan Menteri Keuangan. Konon bantahan tersebut disampaikan setelah Tim Ekonomi dipanggil Presiden SBY dan Wapres JK yang tidak sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan.