Politik AS terhadap Russia, Dan Negara-Negara Bekas Uni Soviet

Revolusi terakhir yang terjadi di Kirgistan, sebenarnya tidak mencerminkan pergolakan sporadis, atau kemarahan massa, tetapi merupakan bagian dari grand strategy Amerika untuk melepaskan Balkan, negara-negara Baltik, Kaukasus, serta negara-negara Asia Tengah dari cengkraman Russia. Beberapa pijakan strategi ini sebenarnya telah dibuat setelah runtuhnya Uni Soviet.

Pada tanggal 3/01/1992 M, Konggres Amerika telah mengeluarkan UU yang mendukung Liberalisasi, yang menjadi pijakan utama politik luar negeri Amerika terhadap Russia untuk mengukuhkan pengaruhnya di Balkan, Baltik dan Asia Tengah.

UU tersebut, secara resmi diperkenalkan dengan nama: “Liberalisasi Russia” dan Negara-negara Demokratik Uruoasia yang Baru Lahir, serta UU yang mendukung pasar terbuka tahun 1992, atau apa yang diperkenalkan sebagai UU yang mendukung Liberalisasi.

UU tersebut dengan tegas mendefinisikan negara-negara yang menjadi sasaran para pembuat kebijakan Amerika. Alenia ketiga, UU tersebut menyatakan: Untuk tujuan pembuatan UU ini, sebenarnya yang dimaksud dengan istilah “Negara-negara yang sebelumnya merupakan bekas pecahan Uni Soviet” dan “Negara-negara merdeka” adalah Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Kazakhtan, Kirgistan, Maldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina dan Uzbekistan.

Tujuan UU ini adalah mendukung tersebarluaskannya kebebasan dan demokrasi di negara-negara ini, dan membuka pasar-pasar untuk perusahaan Amerika. UU ini menyatakan: Amerika Serikat dalam kondisi yang istimewa, karena faktor peninggalan (budaya) dan kulturnya, dapat melakukan persiapan untuk memberikan kontribusi yang besar dalam perubahan ini, dengan cara membantu membidani lahirnya sentra demokrasi, dan menciptakan situasi yang bisa mendorong komunitas dagang Amerika untuk terlibat dalam bisnis dan investasi. Kegagalan dalam memanfaatkan kesempatan yang terjadi akibat adanya perkembangan ini, justru bisa mengancam kepentingan keamanan nasional Amerika.

Selain itu, UU tersebut juga membenarkan langkah membeberkan beberapa uraian kontribusi Amerika dalam melakukan recovery ekonomi dan pembangunan demokrasi di negeri-negeri tersebut. UU tersebut juga menyatakan, bahwa presiden diberi mandat untuk memberikan dukungan kepada negara-negara yang sebelumnya menjadi pecahan Uni Soviet, dalam rangka mewujudkan beberapa aktivitas sebagai berikut:

Pertama, Demokratisasi: mewujudkan masyarakat demokratis dan liberal, dengan cara mendorong:

a. pluralitas ekonomi, sosial dan politik;

b. menghormati HAM, yang diakui secara internasional, dan penegakan hukum;

c. membentuk institusi pemerintahan yang dijalankan secara demokratis, termasuk aktivitas pembuatan perundang-undangan dan pemilu;

d. membangun dan memperbaiki birokasi umum di tingkat nasional, antar jajaran birokrasi pemerintahan, dan di tingkat propinsi dan daerah;

e. membangun pers yang bebas dan independent;

f. membangun badan pengawas birokrat oleh orang-orang sipil yang dipilih, dan membentuk jajaran pengawas non-politis di jajaran militer dan pasukan keamanan.

Kedua, Sistem Pasar Bebas: membentuk dan mengembangkan kawasan khusus dan pasar bebas yang didasarkan pada kaidah kepemilikan pribadi. Hal itu mencakup:

a. pembentukan koperasi, bank-bank swasta, dan syarikat buruh;

b. memperbaiki cara mengumpulkan dan menganalisis data-data statistik;

c. memperbaiki dan merestrukturisasi sistem perbankan dan moneter;

d. melindungi hak kepemilikan intelektual.

UU tersebut juga menyatakan, bahwa bantuan Amerika kepada negara-negara tersebut realisasinya tergantung pada: apakah mereka mewujudkan tujuan-tujuan di atas atau tidak? Namun, janji-janji ini diajukan secara seletif.

Masing-masing pemerintahan, baik Demokrat maupun Republikan, telah menggunakan UU ini untuk membatasi berbagai kebijakan, dan menerapkan berbagai manuver politik yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh Russia di Balkan, Kaukasus dan negara-negara Asia Tengah.

Kerja keras pemerintahan Clinton dalam memenej konflik yang terjadi akibat pecahnya Yugoslavia, membagi Bosnia, melakukan intervensi di Kossovo, menyingkirkan Milosevic dari kursi kepresidenan, serta melakukan intervensi dalam krisis Armenia-Azerbaijan, semuanya itu mencerminkan bentuk politik ini. Sekalipun pemerintahan Clinton mendorong demokratisasi, reformasi pasar bebas di negara-negara pecahan Uni Soviet tersebut, namun hasil dari UU yang mendukung Liberalisasi tersebut belum menunjukkan hasilnya sampai naiknya Bush ke tampuk pemerintahan.

Pada tahun 2004 M, Amerika telah melakukan sejumlah revolusi di Georgia dan Ukraina. Dengan revolusi-revolusi tersebut, terjadilah konflik antara Russia dan Amerika, yang menentukan masa depan politik negara-negara tersebut.

Dalam pidatonya, tanggal 24/2/2005 M di ibokuto Slovakia, Presiden AS, George W Bush menyatakan: Baru-baru ini, kita telah menyaksikan berbagai peristiwa hangat dalam sejarah kebebasan: Revolusi Mawar di Georgia, Revolusi Jeruk di Ukraina, Revolusi Panvasji di Irak.

Bush telah mengeksploitasi peristiwa 11 September untuk memaksa sejumlah negara di Asia Tengah agar membuka jalan untuk memberi dukungan militer Amerika, sebagai ganti pangkalan udara dan pusat-pusat militer yang lain. Meskipun begitu, pada periode pemerintahannya yang pertama kemampuannya untuk mewujudkan dukungan di kawasan tersebut tetap terbatas. Karena AS sibuk dengan peristiwa Afganistan dan Irak. Pada saat yang sama, AS gagal mewujudkan langkahnya di negara-negara bekas pecahan Uni Soviet.

Namun, dengan digantikannya Colin Powell, dan Richard Armytaj dengan kelompok baru, pemerintahan Bush telah mengumumkan tekadnya untuk melangkah maju melalui kebijakan konfrontatif dengan Russia dan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet lainnya.

Pengangkatan Condoliza Rice sebagai Menteri Luar Negeri, dan Robert Zullic (Mantan Representasi Datang), sebagai wakilnya, serta Nicolas Brown (Mantan Duta Nato) sebagai asistennya, selain Robert Jouzef, dari Dewan Keamanan Nasional, menunjukkan bahwa AS akan membutuhkan waktu yang lebih untuk mengokohkan cengkraman AS terhadap Balkan, Baltik, Kaukasus dan Asia Tengah.

Rice, Zollec, Brown, dan di bawahnya lagi, Jouzef, mereka dianggap sebagai ahli dalam urusan Russia. Dengan dipenuhinya empat jabatan puncak di kementerian luar negeri AS oleh para ahli urusan Russia, maka siapapun dapat membuat prediksi, bahwa sepanjang 4 tahun berikutnya, Amerika akan terus bertarung dengan Russia secara serius untuk menentukan masa depan negara-negara ini.

Kesimpulan ini bisa dikembalikan pada sejumlah pidato yang telah disampaikan oleh Bush dan Rice, khususnya menyangkut Russia, dan pengaruhnya terhadap apa yang disebut sebagai negara-negara pecahan Uni Soviet. Tanggal 19/01/2005 M, di forum Senat ketika mendengar Rice disumpah, Rice telah menyebut Belarusia sebagai tiran terdepan di kawasan, dimana kebebasan dipadamkan. Dia mengatakan: Harus ditegaskan, bahwa di dunia kita masih ada pusat-pusat para tiran. Amerika akan berpihak kepada bangsa-bangsa yang dizalimi di seluruh kawasan, di Kuba, Burma, Korea Utara, Iran, Belarusia dan Zimbabwe. Ucapannya pun sampai mengkritik Russia. Dia mengatakan: Pengaruh kekuasaan di Kremlin yang membahayakan institusi lain di Russia adalah masalah yang sesungguhnya. Dia juga mengatakan, bahwa pemerintahan Bush akan menegaskan kembali, bahwa terjaganya demokrasi di Russia merupakan faktor utama masa depan hubungan Russia Amerika. Di sela-sela kunjungannya ke Turki, 5/2/2005 M dia juga —sekali lagi— mengkritik Russia dalam konsferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Russia. Dia mengatakan: Kami akan terus membicarakan masalah ini dengan Russia. Karena kami jelas yakin, bahwa prinsip yang lebih demokratis sebenarnya ada di Russia. Pada saat yang sama, Russia mengalami transisi dari negara otokrasi, ke arah negara demokrasi. Prinsip yang lebih kuat ini tentu akan menguatkan hubungan yang lebih erat antara demokrasi Eropa dan Amerika. Pada bulan Pebruari 2005, Bush mengatakan: Kami harus selalu mengingatkan Russia, bahwa komitmen kami mendukung kebebasan pers, oposisi yang dinamis, pembagian kekuasaan dan kedaulatan hukum. Amerika dan negara-negara Eropa harus meletakkan reformasi demokratis dalam inti dialognya dengan Russia. Bush juga mengingatkan Russia agar menggunakan cara-cara yang demokratis sebagai syarat diterimanya keanggotaan Russia dalam WTO dan G-8, sampai Russia benar-benar membuka jalan demokrasi. Amerika marah, khususnya terhadap upaya Putin melakukan sentralisasi kekuasaan, mengekang pers, memenjarakan kelompok kaya, menasionalisasi perusahaan minyak, dan membatalkan pemilihan para pemimpin daerah.

Alasan di balik sikap konfrontatif Amerika terhadap Russia, serta ancamannya kepada negara-negara pecahan Uni Soviet itu adalah, karena pada waktu dekat Amerika akan menghadapi krisis energi di dalam negeri. Perang Irak dan permintaan dunia terhadap kebutuhan energi di dalam negeri itu sama artinya, bahwa perusahaan-perusahaan Amerika akan memaksa pemerintahan Bush untuk mencari sumber energi alternatif, yang bisa memenuhi permintaan Amerika. Karena itu, Amerika sangat perlu untuk mendapatkan sumber cadangan energi Russia dan Laut Hitam. Amerika juga berkeinginan untuk menguasai dan memindahkan cadangan energi tersebut di Laut Hitam. Itu mengharuskan negara-negara Kaukasus, Balkan, Baltik dan negara-negara Asia Tengah dibebaskan dari cengkraman Russia, dan dimasukkan dalam zona eknomi dan keamanan Amerika.

Kebijakan pokoh zona tersebut telah dituangkan dalam UU yang mendukung Liberalisasi tahun 1992. UU ini juga didominasi dengan ambisi Amerika untuk menguasai cadangan energi Laut Hitam yang luar biasa, serta hak untuk memindahkannya.

UU tersebut menyatakan, bahwa Komisi Pemasaran Kerjasama Perdagangan harus menggunakan Perwakilan Dunia di Bidang Energi untuk membantu perusahaan Amerika di bidang energi untuk membuat strategi jangka panjang dalam rangka merusak pasar energi negara-negara pecahan Uni Soviet tersebut. Bekerja dengan perwakilan ekonomi dan industri Amerika yang terlibat dalam bidang energi guna menentukan kesempatan kerja, termasuk pemasaran teknologi, produk minyak, gas dan amoniak. Memasarkan energi secara efektif, membangun proyek bersama antara perusahaan Amerika dan negara-negara pecahan Uni Soviet.

AS akan mengeluarkan jutaan dolar AS melalui apa yang disebut dengan organisasi non-pemerintahan (NGO), seperti House of Liberalization untuk memobilisasi agen-agen, dan merusak organisasi sipil, mendukung kebebasan pers, mendorong oposisi politik, mendorong kemarahan umum melawan sistem milisi Russia. Dana yang dipersiapkan untuk program demokratisasi di Kirgistan saja diperkirakan sekitar 12 juta pada tahun 2004 M. Kaum pemodal Amerika yang kaya, berikut perusahaan mereka, mendukung kelompok-kelompok yang diklaim demokratik ini.

Misalnya, House of Liberalization telah didukung perusahaan Ford, Soros, Unilever, perwakilan Amerika untuk pembangunan dunia dan kementrian luar negeri Amerika, juga perusahaan Wiralpoll …. Direkturnya adalah Jemes Willsy. Dia dianggap sebagai direktur baru yang ekstrim, dan pernah menjadi direktur CIA. Niat mereka yang sesungguhnya bukanlah membebaskan bangsa-bangsa tersebut dari tiran yang mengikuti rezim militer Russia, tetapi membebaskan ekonomi dan meletakkannya di bawah cengkraman Amerika, agar perusahaan Amerika berkesempatan untuk mengeruk kekayaan negara-negara tersebut.

Dapat diprediksi, bahwa persaingan Amerika dan Russia terhadap apa yang disebut sebagai negara-negara pecahan Uni Soviet tersebut akan terus meningkat pada bulan-bulan mendatang. Tetapi, berbeda dengan Timur Tengah dan dunia yang lain. Amerika tampaknya siap menggunakan kekuatan diplomasi dan persuasi untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Kelihatannya Amerika akan terus menggunakan kekuatan militernya untuk menghadapi dunia Islam melalui Pentagon agar tujuan strategis Amerika bisa diwujudkan (14/4/2005 M).

[Lajnah Siyasi-HTI]

About these ads

9 comments on “Politik AS terhadap Russia, Dan Negara-Negara Bekas Uni Soviet

  1. mohon maaf sebelumnya..
    saya mau tanya,
    artikel ini hasil karangan sendiri atau diadaptasi dr artikel org..
    klo boleh tau sumbernya drmana yaa?terutama yang tentang UU Liberalisasi 1992..
    saya sangat butuh untuk tugas akhir saya..
    mohon balasannya,
    trimakasih..

  2. mau tanya donk sebelumnya..
    iya ini artikel tentang ini , bahannya dapet dari mana semua ya??
    plis tolong bgt dibales ya..
    penting bgt wat tugas akhir saya..
    terima kasih ya sebelumnya..

    • kan ada di atas baca dulu donk…
      Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Kazakhtan, Kirgistan, Maldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina dan Uzbekistan.

  3. Artikel itu hasil dari pada makalah saya mengenai Politik AS dan Rusia di Universitas saya yaitu Universidade da Paz. Bahasan yang diambil dari observasi kulitatif politik dan pengaruh Internasional. Mengenai negara-negara pecahan Rusia tinggal kita masuk ke Google Rusia dan pecahannya lalu search. Sebenarnya sudah tertera diatas tulisan akan tetapi lebih jelas bisa lihat sendiri.

    Sebagai insan manusia, kita perlu tahu semua negara dan politik global agar kita jangan ketinggalan informasi global.
    Sorry, baru buka dan baru mau menjawabnya.

    Salam buat yang membaca.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s